Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ketua Komisi B: Penerapan ERP Bisa Membebani Masyarakat

📅 Rabu, 18 Jan 2023, 03:27 WIB | Oleh:
Ketua Komisi B: Penerapan ERP Bisa Membebani Masyarakat Doc: Koran Jakarta/Wahyu AP
Ket. Sejumlah kendaraan berjalan lambat saat melalui jalan Jendral Sudirman, Jakarta.

JAKARTA - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ismail memberikan sejumlah masukan terkait rencana penerapan jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP).

Ismail mengatakan, ERP masih jauh dari persetujuan. Pasalnya, jika ERP diterapkan maka kebijakan ini dapat membebani masyarakat.

"Masyarakat tentu akan ada tambahan pengeluaran dalam menunjang mobilitasnya. Terlebih, jika ERP ini juga diterapkan bagi pengendara sepeda motor. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, kita harus punya empati," ujarnya.

Tidak kalah penting, lanjut Ismail, penerapan ERP ini sangat berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan lokasi-lokasi kemacetan baru.

"Benyak pengendara tentu akan menggunakan jalan lain yang tidak berbayar, ini tidak bisa dihindari. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan dan kajian mendalam terkait ERP ini, kita tidak bisa asal menyetujui saja," bebernya.

lsmail menjelaskan, rencana penerapan ERP ini juga masih dalam pembahasan di Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan belum pernah disampaikan secara langsung pihak eksekutif, khususnya Dinas Perhubungan kepada Komisi B.

"Tentu sebagai mitra kerja eksekutif dan Wakil Rakyat kita ingin juga mengetahui lebih jauh soal ERP ini. Jangan sampai ingin mencari solusi tapi justru menimbulkan masalah baru," bebernya.

Ismail menambahkan, ada banyak hal krusial yang perlu dikritisi kalau ERP ini akan diterapkan. Misalnya, siapa yg akan mengelola uang dari penerapan jalan berbayar tersebut.

"Saya kira ini akan melibatkan dana yang besar dan berpotensi terjadi penyimpangan. Penggunaan uang hasil penerapan ERP ini juga harus jelas dulu," bebernya.

Menurutnya, masih banyak alternatif lain untuk mengatasi kemacetan dengan tidak membebani masyarakat secara finansial dan menganggu mobilitasnya.

"Kalau mau masyarakat menggunakan transportasi umum ya kita harus persiapkan dulu infrastrukturnya secara komprehensif. Kemudian, dari sisi biaya transportasi juga harus semurah mungkin dan memberikan kenyamanan agar menjadi pilihan utama," tandasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
Pemutihan Pajak Kendaraan B...
Megapolitan
30 Rumah di Tanah Tinggi Ja...
Megapolitan
Dua WNA Ditemukan Meninggal...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dollar Pagi Ini, Dibayangi Tekanan Global dan Domestik

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.