Kemenkes-IHME Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Kebijakan Berbasis Data

Doc: ANTARA/HO-Kementerian Kesehatan RI

Ket. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifa Liza Munira (kiri) dalam peluncuran Joint Operation bersama Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) guna menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) meluncurkan Joint Operation guna menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (12/9), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa data yang valid dan akurat sangat penting dalam merencanakan kebijakan kesehatan.

Menurut dia, data yang akurat akan menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat dan mampu menghadapi tantangan pada situasi saat ini maupun pada masa mendatang.

"Perencanaan yang bagus itu penting. Makanya, kami memutuskan untuk merencanakan kebijakan jangka panjang dengan memanfaatkan data epidemiologi untuk mengantisipasi jenis beban penyakit yang akan terjadi di masa depan, tentunya dengan mempelajari sejarah negara lain," kata Budi.

Budi mengaku optimistis kolaborasi strategis ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifa Liza Munira mengatakan, kolaborasi ini menandai tonggak sejarah dalam perjalanan kolaborasi Kemenkes dan IHME untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan Indonesia melalui keputusan berbasis data.

Selama beberapa tahun terakhir, kata Liza, dari 2018 hingga 2019 kolaborasi antara Kemenkes dan IHME telah meletakkan pondasi yang kuat dalam analisis data layanan kesehatan dan peningkatan sistem.

Pada kemitraan periode 2024-2028, kerja sama ini akan memfasilitasi sistem data dan estimasi beban penyakit, perkiraan beban layanan kesehatan dan kapasitas sistem, akselerasi sistem registrasi penyakit, serta peningkatan kapasitas dan kemitraan.

"Ke depannya, Joint Operation 2024-2028 ini akan berfokus pada penguatan lebih lanjut kemitraan antara Kemenkes dan IHME di bidang kolaborasi di atas. Perjanjian Tata Kelola, yang ditandatangani secara resmi hari ini, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjalankan Joint Operation, memastikan tata kelola yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas dalam upaya bersama kita," katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, katanya, Kemenkes dan IHME menyelenggarakan lokakarya dan berbagi data untuk mendorong pertukaran pengetahuan antara para ahli lokal dan global. Kegiatan ini memastikan bahwa metodologi IHME disesuaikan dengan kebutuhan perawatan kesehatan khusus Indonesia.

Selain itu, kantor IHME di BKPK juga direnovasi. Kantor ini akan berfungsi sebagai pusat pengumpulan, analisis, dan pengambilan keputusan data kesehatan, yang memperkuat kapasitas Indonesia untuk menanggapi tantangan perawatan kesehatan secara real-time.

Liza menyebut bahwa kemitraan ini bukan hanya tentang data, tetapi juga tentang membangun Indonesia yang lebih sehat dan lebih tangguh.

"Bersama dengan IHME, kita tidak hanya mengatasi tantangan perawatan kesehatan saat ini tetapi juga membentuk masa depan perawatan kesehatan di Indonesia untuk generasi mendatang," ujarnya.