Kemenbud Dorong Kebijakan Nasional Industri Musik

JAKARTA - Pemerintah menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang komprehensif untuk memperkuat ekosistem industri musik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dalam Konferensi Musik Indonesia 2025 di Jakarta.

Menurut Giring, sektor musik memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi negara. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan regulasi yang berpihak pada pelaku industri kreatif.

“Kita membutuhkan kebijakan nasional yang jelas dan tegas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengakuan hak, perlindungan tenaga kerja, serta pemberian jaminan sosial bagi seluruh pelaku industri musik,” kata Giring Ganesha, Sabtu (11/10).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga perlu mencakup penerapan insentif pajak yang lebih adaptif. Termasuk penyederhanaan sistem pajak royalti hingga pembebasan PPN bagi para musisi dan produser musik.

Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban administratif dan fiskal bagi pelaku industri kreatif. Dengan begitu, para pekerja musik memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan berinovasi.

“Kita perlu ruang pertunjukan yang layak dan berkelas dunia. Sekaligus mengoptimalkan ruang publik dan aset pemerintah untuk menjadi pusat aktivitas musik masyarakat,” ujar Giring.

Ia menilai, keberadaan fasilitas publik seperti gedung konser dan taman budaya perlu diperkuat. Infrastruktur tersebut akan menjadi wadah ekspresi, edukasi, sekaligus promosi musik Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, Giring menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga dan komunitas musik. Sinergi ini penting agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif serta menjawab tantangan industri masa kini.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai Konferensi Musik Indonesia menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan. Menurutnya, forum ini membantu merumuskan arah baru bagi industri musik dalam ekonomi budaya.

“Konferensi ini menjadi wadah bertemunya stakeholder dari berbagai kalangan. Nantinya, banyak pihak yang akan memberikan masukan untuk perkembangan musik Indonesia,” kata Fadli usai peresmian Konferensi Musik Indonesia 2025 di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurut dia, kebijakan musik nasional harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku seni. Pemerintah berharap musik dapat tumbuh sebagai kekuatan budaya sekaligus motor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Dengan kebijakan yang inklusif dan dukungan lintas sektor, industri musik Indonesia diharapkan semakin tangguh. Musik tak hanya menjadi hiburan, tetapi juga simbol identitas dan kekuatan ekonomi bangsa. ils/I-1