Kebijakan Luar Negeri Prabowo Subianto: Diplomasi yang Berimbang untuk Indonesia

JAKARTA - Forum PRAKSIS Seri Ke-3 yang digelar pada Jumat (22/11) lalu menghadirkan Klaus Heinrich Raditio sebagai pembicara utama, membahas prediksi dan harapan terkait kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dengan tema "Prediksi dan Harapan Kebijakan Luar Negeri Prabowo," diskusi ini menyoroti dinamika geopolitik global dan arah baru diplomasi Indonesia.

Klaus mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berkembang pesat. Dengan delapan kunjungan resmi Jokowi ke RRT dan 18 kali pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Tiongkok menjadi mitra dagang sekaligus investor terbesar bagi Indonesia. Namun, di era Prabowo, fokus hubungan bilateral ini diprediksi akan berubah, mengutamakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan pembangunan infrastruktur.

“Presiden Prabowo diperkirakan akan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih berimbang, tanpa mengabaikan prinsip bebas aktif Indonesia,” jelas Klaus. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen pada kebutuhan domestik dengan program-program strategis seperti pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Dalam konteks hubungan Indonesia, Amerika Serikat (AS), dan RRT, Klaus menyoroti tantangan yang muncul dari kebijakan proteksionis AS jika Donald Trump kembali memimpin. Potensi penerapan tarif baru terhadap barang impor dari Tiongkok dapat berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Meski hubungan Indonesia-AS telah mencapai status Kemitraan Strategis Komprehensif, Klaus menilai bahwa kolaborasi di sektor mineral kritis masih perlu diperkuat. Sementara itu, hubungan erat dengan Tiongkok akan terus menjadi andalan, terutama dalam mendukung hilirisasi nikel dan ekspansi kendaraan listrik.

Indonesia juga diprediksi akan mempertahankan perannya sebagai mediator di Laut China Selatan dan meningkatkan advokasi isu-isu dunia Islam, termasuk dukungan terhadap Palestina. Dalam forum multilateral seperti ASEAN dan BRICS, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan posisi strategisnya, termasuk melalui diversifikasi transaksi internasional yang mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Forum ini diselenggarakan oleh PRAKSIS, lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan rekonsiliasi. PRAKSIS juga dikenal mendampingi kelompok rentan yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya bagian penting dalam upaya mendorong kebijakan yang berkeadilan.

“Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membawa Indonesia menuju diplomasi yang tidak hanya strategis, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Klaus dalam diskusi tersebut.