Jatim Menjadi Provinsi dengan Jumlah Desa Mandiri Terbanyak

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Selasa (19/12), mengatakan, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.

"Jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa atau setara 24,44 persen nasional. Lalu 3.674 desa masuk kategori desa maju dan 1.247 desa masuk kategori berkembang," jelasnya saat Rapat Koordinasi Perangkat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Selain itu lanjutnya, Jatim saat ini juga tercatat memiliki 149 desa devisa dari total 613 desa devisa se-nasional. Jumlah tersebut setara dengan 24 persen desa devisa yang ada di Indonesia.

Tidak hanya itu, peran nyata para perangkat desa juga tercermin dalam capaian desa wisata, desa mandiri, dan desa devisa yang memuaskan. Jatim menjadi provinsi dengan desa wisata terbanyak dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 dengan total sebanyak 8 desa wisata.

"Sedangkan dalam hal ketahanan pangan, Jatim menjadi lumbung pangan nasional sejak tahun 2020 dengan produksi padi tertinggi nasional. Tahun 2023 ini, produksi padi di Jatim mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan berkontribusi sebesar 17,89 persen dari produksi nasional yang sebesar 53,63 juta ton GKG," ungkapnya.

"Hal yang sama juga pada produksi pisang dan jagung, Jatim merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua berkat perangkat desa yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani," ungkap Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai 1,037 triliun rupiah atau setara 93,52 persen.

BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai 7,792 triliun rupiah dari 8,180 triliun rupiah atau setara 95,25 persen.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Kondusifitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS.

"Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tentram pada Pemilu tahun 2024 kelak," katanya.

Dia berharap, potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu seperti bentrokan antar pendukung, tindakan pengrusakan alat peraga kampanye, politik uang, intimidasi, dan tindakan kekerasan serta kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, atau bahkan saling serang melalui media massa dan media sosial dapat dihindari secara bersama-sama.

Selain itu, ia mengingatkan kalau sering kali konflik terjadi juga karena berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, ia meminta agar menerapkan empat hal ketika menerima suatu informasi.

"Pertama baca informasi secara utuh, detail, dan teliti isinya. Kedua tanyakan kepada penyebar informasi dari mana asal informasi tersebut. Ketiga cek sumber informasi, apakah kredibel atau tidak, dan terakhir pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama," jelasnya.

"Guna mengantisipasi adanya potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun selainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu," imbuhnya.