Impor BBM Satu Pintu Dinilai Berisiko Hambat Investasi

Doc: Dok. Pexels

Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah berencana menerapkan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing melalui mekanisme satu pintu. Dalam skema ini, impor hanya dapat dilakukan lewat PT Pertamina (Persero). Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menarik kembali tata kelola migas di sektor hilir dari sistem liberal menuju kebijakan yang lebih terkendali.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi minat investasi SPBU asing. Menurutnya, pada awal masuk ke Indonesia, perusahaan asing bersedia berinvestasi karena iklim usaha bersifat liberal. Mereka diberi keleluasaan mendirikan SPBU di berbagai wilayah, mengatur pengadaan BBM sesuai kuota, serta menentukan harga jual berdasarkan mekanisme pasar.

“Dengan pengadaan impor BBM Satu Pintu, SPBU Asing tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM. Padahal, salah satu sumber margin SPBU Asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah dan melakukan efisiensi biaya pengadaan impor BBM,” ujarnya di Kampus UGM, Selasa (16/9).

Ia menambahkan, dengan mekanisme baru, SPBU asing tidak dapat lagi memperoleh BBM dari sumber dengan harga terendah. Mereka harus membeli dari Pertamina dengan harga yang ditentukan perusahaan pelat merah itu. Kondisi tersebut, kata Fahmy, akan mempersempit margin keuntungan SPBU asing, bahkan berisiko menimbulkan kerugian. “Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU Asing akan tumbang hingga menutup SPBU,” tegasnya.

Lebih jauh, Fahmy memperkirakan hengkangnya SPBU asing dari Indonesia akan membuat tata kelola migas hilir sepenuhnya dimonopoli Pertamina. Dampaknya tidak hanya pada berkurangnya persaingan di sektor migas, tetapi juga pada iklim investasi secara umum. “Memburuknya iklim investasi sudah pasti akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen per tahun. Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder,” jelasnya.