IDAI Soroti Ketimpangan Imunisasi, Hanya Empat Provinsi yang Sudah Lengkap di 2025

Jakarta - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengatakan pada tahun ini baru empat provinsi yang cakupan imunisasinya lengkap, sedangkan sebanyak 13 provinsi selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target cakupan minimal yakni 90 persen.

Anggota Satgas Imunisasi IDAI dr. Soedjatmiko mengatakan dalam webinar di Jakarta, Kamis (23/10), kurangnya cakupan imunisasi tersebut berujung pada kejadian luar biasa campak dan rubella di 31 provinsi dan 181 kabupaten pada 2025, dengan total lebih dari 2.000 kasus.

"Dan salah satu yang parah adalah di Madura, di Sumenep, di mana sekarang 22 kasus yang meninggal. Waktu bulan Agustus 17, sekarang sudah mencapai 22, mungkin lebih sekarang. Dari 22 anak yang meninggal, sebagian besar adalah balita, 18 orang. Dan dari 22 itu 21 belum imunisasi MR atau campak-rubella," katanya.

Dia menambahkan, sebanyak 84 kabupaten dan kota telah mencapai target imunisasi bayi lengkap. Padahal, imunisasi adalah cara paling efektif untuk mencegah berbagai penyakit, mulai dari diare karena rotavirus, tuberkulosis (TB), hepatitis B, polio, difteri, pertusis, tetanus, campak rubella, encephalitis, hingga kanker serviks.

dr. Miko menyebutkan, setiap tahunnya 20-30 persen bayi dan balita Indonesia berisiko sakit berat hingga mengalami kecacatan, bahkan sampai meninggal, karena imunisasinya belum lengkap. Kemudian, hampir satu juta bayi Indonesia belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali.

"Padahal untuk bisa melindungi semua anak-anak itu minimal cakupan harus 90 persen, kalau bisa 95 persen. Artinya kalau ada 10 anak, sembilan semua imunisasinya lengkap," katanya.

Menurut dia, imunisasi penting guna mencegah kanker serviks yang disebabkan oleh HPV. Begitu fatalnya penyakit tersebut, katanya, hingga tiap satu jam ada perempuan yang meninggal karena kanker itu.

"Penelitian tahun 2025 di China, bahwa virus HPV ditemukan di toilet, toilet jongkok, di wastafel, di pegangan pintu, bahkan di puskesmas di China, di obsgin, di rumah sakit umum," katanya.

Bahkan, ujarnya, virus itu bertahan selama tujuh jam di tempat-tempat tersebut, sehingga penularannya bukan hanya melalui hubungan seksual saja.

Dia juga memastikan bahwa imunisasi bersifat halal, sesuai fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Memberikan imunisasi, katanya, merupakan sebuah ikhtiar agar anak tetap sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan dr. Prima Yosephine mengatakan bahwa dalam semangat Hari Sumpah Pemuda dan peringatan Hari Kesehatan Nasional, pihaknya melakukan gerakan penting yaitu sepekan mengejar imunisasi.

"Melalui kegiatan ini kami mengajak semua masyarakat untuk memeriksa kembali status imunisasi anak-anak kita. Manfaatkan kesempatan ini untuk melengkapi imunisasi yang mungkin tertunda ataupun terlewat," katanya.

Prima menyebutkan bahwa anak-anak adalah harapan dan calon pemimpin yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan tubuh yang sehat, katanya, mereka akan mampu belajar dengan baik, berkreasi, dan meraih cita-cita setinggi langit.