Halte Pinggir Jalan Jadi Solusi Sementara Setelah Pembakaran Halte BRT Transjakarta

JAKARTA - Saat ini Jakarta masih berbenah pasca-unjuk rasa yang berujung anarkis dan menyebabkan pembakaran sejumlah halte Transjakarta. Banyak halte hancur, memaksa layanan bus berhenti di halte pinggir jalan, sehingga memakan sebagian ruas jalan. Pemerintah pusat maupun PT Transjakarta segera tangani manuver layanan sementara demi mobilitas warga tetap terjaga.

Sedikitnya tujuh halte Transjakarta dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab, antara lain Halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda, Bundaran Senayan, dan Halte Pemuda Pramuka. Kerusakan juga mencakup 16 halte lainnya yang mengalami vandalism dan pecah kaca.

Transjakarta melakukan rekayasa operasional dengan menghentikan sementara bus di halte pinggir jalan, karena sebagian halte tidak bisa difungsikan. Kondisi ini menyebabkan sebagian ruas jalan sempit, namun dinilai sebagai solusi mendesak agar layanan tidak sepenuhnya lumpuh. Pemerintah DKI turut menyiapkan perbaikan cepat dan pemulihan operasional Transjakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan estimasi kerugian akibat kerusakan fasilitas publik seperti halte Transjakarta dan infrastruktur MRT mencapai sekitar Rp 51,1 miliar. Dari jumlah itu, kerugian Transjakarta sendiri mencapai sekitar Rp 41,6 miliar, MRT Rp 3,3 miliar, dan lainnya seperti CCTV sekitar Rp 5,5 miliar.

Pembersihan dan perbaikan seluruh halte rusak sudah dimulai sejak Sabtu lalu, dengan target rampung pada 8–9 September 2025. Pemerintah menggunakan dana kontinjensi dan bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk pendampingan perbaikan.

Transjakarta dan MRT juga diberlakukan layanan gratis sejak 30 Agustus hingga 7 September 2025 sebagai bentuk kompensasi sekaligus mendukung mobilitas warga selama masa pemulihan. Dana subsidi layanan gratis disebut mencapai sekitar Rp 18 miliar.

Instran (Indonesia Transport Safety Community) juga mengecam keras tindakan anarkis tersebut dan menyerukan perlunya pengamanan fasilitas publik saat demo.

"Siapapun pelakunya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir karena mengganggu layanan publik itu sendiri," tegas Ketua Instran, Budi Susandi, seraya menyerukan perlindungan bersama atas fasilitas publik agar tidak rusak saat maupun setelah demo.

Demikian situasi terkini kawasan transportasi publik di Jakarta pasca pembakaran halte Transjakarta. Pemerintah dan PT Transjakarta terus bergerak cepat untuk normalisasi layanan meski sejumlah koridor masih terkendala.