Guru, Siswa, dan Sekolah Dibantu Pemerintah

JAKARTA – Kabar gembira bagi dunia pendidikan Jakarta. Di mana para guru, murid, dan sekolah diproyeksikan menerima bantuan dari pemerintah. Ketentuan ini dimasukkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan. DPRD saat ini tengah menyusun rancangan tersebut. Jadi, nanti peserta didik, sekolah, dan guru Jakarta akan menerima bantuan pemerintah.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta Muhammad Subki, Selasa, mengatakan, dalam pembahasan Raperda disepakati untuk mencantumkan subsidi bantuan bagi peserta didik, sekolah, dan guru. Bantuan berlaku untuk semua jenjang baik negeri maupun swasta serta di luar dinas pendidikan.

“Poin yang pertama semua peserta didik di Jakarta yang mengenyam pendidikan di mana pun selagi memenuhi kriteria, akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar dan sebagainya,” katanya. Selanjutnya, kata Subki, sekolah atau satuan pendidikan yang berada di bawah langsung Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama juga mendapat subsidi dengan proporsional.

Jadi, nanti Pemprov Jakarta bisa dan boleh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang di luar jalur dinas pendidikan. “Walaupun nanti skemanya hibah,” ujarnya. Subki menambahkan, untuk poin ketiga tentang garansi atau jaminan kesejahteraan tenaga pendidik baik honorer di sekolah swasta termasuk madrasah maupun pesantren juga akan diperhatikan lebih baik lagi.

“Ini semua diupayakan. Pada prinsipnya DPRD dan Dinas Pendidikan sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta,” katanya.

Kawal Anggaran

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih minta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengawal pemanfaatan anggaran pendidikan. Ini terutama pada tahun 2026 agar benar-benar tepat sasaran seperti untuk bantuan pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.

“Catatan-catatan yang diberikan supaya dikawal. Sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Kemendikdasmen, tapi lewat Kementerian Keuangan,” jelas pria yang akrab disapa Fikri itu, Selasa. Fikri menyampaikan ini dalam rapat kerja Komisi X bersama Kemendikdasmen Senin (15/9). Rapat beragendakan pembahasan penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2026.

Lebih lanjut, dia menyampaikan anggaran pendidikan dapat dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang mampu menjangkau jenjang PAUD dan TK. Selain itu, dia mendesak pemerintah segera menuntaskan status ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sudah lulus, namun belum mendapat alokasi anggaran. Padahal, alokasi anggaran untuk para guru honorer tersebut sudah tersedia.

Menurutnya, banyak guru yang sudah lulus P3K, tapi belum teralokasikan. Informasinya dari Mendikdasmen juga begitu. Mestinya dikirim lewat transfer ke daerah. “Ini hak mereka. Kita usahakan supaya mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia,” ujarnya.

Fikri juga menyoroti rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN. Jika sebelumnya gaji mereka sebesar 300.000, ada informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkannya menjadi 500.000. Fikri menilai ini harus diprioritaskan dalam anggaran yang sedang berjalan.

Selain isu guru, infrastruktur pendidikan menjadi perhatian utama lainnya. Fikri mengungkapkan, banyak laporan yang diterima Komisi X DPR mengenai kondisi sekolah. Ada yang ambruk. Politikus dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes itu berharap tekad Presiden untuk menuntaskan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dalam tiga tahun ke depan dapat terealisasi. Ini harus terus dikawal.