Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Gubernur PBD: DPRP Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah

📅 Kamis, 24 Apr 2025, 11:11 WIB | Oleh:
Gubernur PBD: DPRP Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Pembangunan Daerah Doc: Antara Foto
Ket. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso melantik Anneke Lieke Makatuuk sebagai Wakil Ketua I DPRP-PBD dan Fredrik Frans Adolof Marlissa sebagai Wakil Ketua II DPRP-PBD.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengharapkan peran aktif para wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga DPRP-PBD untuk menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia itu.

"Dengan pelantikan pimpinan DPRP Provinsi Papua Barat Daya menjadi semakin penting dan strategis untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta bersatu dalam satu semangat menghadirkan solusi bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian saat ini," kata Elisa Kambu di Sorong, Kamis.

Elisa berharap kemitraan Pemprov PBD dengan DPRP setempat terus terjalin harmonis agar bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah 'kepala burung' Pulau Papua.

Sebagai provinsi ke-38 atau yang termuda di Indonesia, katanya, Papua Barat Daya menghadapi banyak tantangan dan persoalan, mulai dari konflik geopolitik, krisis iklim, ketidakpastian ekonomi global serta dinamika sosial yang kompleks.


Karena itu, Elisa Kambu mengajak seluruh pemangku kepentingan di PBD untuk menyatukan tekad bersama untuk melakukan berbagai perubahan demi mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin lebih baik.

Pada Rabu (23/4/2025), Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso melantik Anneke Lieke Makatuuk sebagai Wakil Ketua I DPRP-PBD dan Fredrik Frans Adolof Marlissa sebagai Wakil Ketua II DPRP-PBD.

Anneke Lieke Makatuuk menyebut jabatan yang diembannya bersama Fredrik Frans Adolof Marlissa melekat tanggung jawab besar untuk memastikan DPRP-PBD menjadi lembaga legislatif yang kuat, transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sebagai daerah otonom baru, kata Anneke, PBD memiliki peluang besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kemajuan Papua Barat Daya tidak bisa dicapai hanya dengan kerja keras satu pihak saja. Tentunya kami bekerja bersama dengan Gubernur Papua Barat Daya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya," tutur Anneke.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen

03 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.