Embarkasi YIA Resmi Beroperasi, DIY Siap Catat Sejarah Haji 2026

YOGYAKARTA - Mulai musim haji 2026, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memasuki fase baru dalam layanan penyelenggaraan haji. Untuk pertama kalinya, jemaah asal DIY tidak lagi harus berangkat dari luar daerah karena pemerintah pusat telah menetapkan Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai embarkasi resmi. Penetapan tersebut menjadi kabar yang disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menilai keputusan itu sebagai capaian penting bagi daerah.

“Embarkasi Yogyakarta diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dan UMKM di DIY, khususnya di Kulonprogo, termasuk mendorong peningkatan pemberangkatan umrah dari YIA,” ujar Sri Sultan usai menerima salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Embarkasi Yogyakarta dari Menteri Haji dan Umrah, Mohammad Irfan Yusuf, pada Kamis (27/11) di Kraton Kilen, Yogyakarta.

Sri Sultan menegaskan bahwa keberadaan embarkasi tidak hanya soal lokasi keberangkatan, tetapi menyangkut kesiapan penuh ekosistem layanan haji. Ia meminta jajaran Kementerian Agama di DIY memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal.

“Walaupun penyelenggaraan haji berada di bawah kewenangan Kementerian Haji, kami tetap meminta Kanwil Kemenag DIY serta Kemenag Kabupaten/Kota se-DIY untuk memberikan dukungan penuh. Mereka harus memback-up Kementerian Haji DIY dalam menyukseskan persiapan hingga pelaksanaan haji, termasuk seluruh kebutuhan terkait Embarkasi Yogyakarta,” tegasnya.

Komisi VIII DPR RI juga meninjau kesiapan embarkasi haji DIY untuk memastikan layanan bagi jemaah tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai standar. DIY menjadi daerah pertama yang mengadopsi konsep embarkasi haji berbasis hotel.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin hak dan perlindungan layanan bagi jemaah, termasuk aspek keamanan dan kenyamanan. Ia mengingatkan bahwa BPIH 1447 H/2026 M telah disahkan pada 29 Oktober 2025 sehingga seluruh unsur penyelenggara harus memenuhi standar yang ditetapkan.

“Penetapan Embarkasi Yogyakarta memberi dampak positif bagi jemaah. Berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2025, besaran biaya pelaksanaan ibadah haji (Bipih) Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422, lebih rendah dibandingkan Bipih tahun sebelumnya yang mencapai Rp55.478.501. Artinya, ada penghematan biaya sekitar Rp3 juta yang langsung dirasakan jemaah,” tegas Ansory.

Ia menambahkan bahwa konsep hotel sebagai basis embarkasi menjadi ciri khas Yogyakarta, sekaligus menandai pertama kalinya DIY melayani keberangkatan jemaah secara mandiri setelah selama ini menggunakan Embarkasi Donohudan di Jawa Tengah.

“Pelayanan haji merupakan tanggung jawab negara yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sukses penyelenggaraan haji bergantung pada kesigapan setiap unsur. Kami berharap seluruh pihak mempersiapkan diri dengan penuh dedikasi,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Jauhar Mustofa, turut menyampaikan syukur atas penetapan tersebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 11 Tahun 2025. “Embarkasi YIA adalah mimpi yang menjadi nyata,” ujarnya.

Menurut Jauhar, keberadaan embarkasi di DIY membawa sejumlah keuntungan, mulai dari pengurangan beban Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo, efisiensi anggaran dan jarak tempuh, optimalisasi Bandara YIA, hingga dampak ekonomi bagi warga sekitar.

Hotel Ibis dan Novotel YIA disiapkan sebagai fasilitas setara asrama haji dengan layanan modern. Lebih dari 200 kamar tersedia bagi jemaah dan petugas, sementara ballroom dan belasan ruang layanan diatur untuk kebutuhan kesehatan, dokumentasi, dan proses pemberangkatan.

Sebanyak 9.641 jemaah dalam 27 kloter dari DIY dan daerah sekitar dijadwalkan berangkat dari YIA menggunakan pesawat Airbus A330/A360 Garuda Indonesia. Bandara YIA memastikan terminal internasional siap melayani seluruh proses embarkasi dan debarkasi dengan aman dan terkoordinasi.

Dengan beragam persiapan tersebut, Embarkasi Haji YIA diproyeksikan menjadi model pelayanan haji baru yang lebih modern dan berorientasi pada kenyamanan. Pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi DIY sebagai pelopor pelayanan haji berbasis hotel pertama di Indonesia.