DPR Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen pada 2026 Masih Realistis, tapi 5,2 Persen Lebih Mungkin

JAKARTA - Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 5,2-5,8 persen pada 2026 terbilang realistis.

Anggota DPR RI Nurul Arifin saat Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 menuturkan target itu cukup realistis bila mempertimbangkan situasi perekonomian global saat ini.

Fraksinya berpandangan bahwa target batas bawah 5,2 persen menjadi angka yang lebih mungkin untuk dicapai.

Akan tetapi, mengingat target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada akhir jabatannya, maka target pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan untuk bergerak ke angka tersebut.

“Salah satu sisi utama pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk menuju ke sana, target pertumbuhan ekonomi pada 2026 perlu diarahkan pada batas atas 5,8 persen,” ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5).

Di sisi lain, anggota DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan target pemerintah itu masih bisa didorong untuk bergerak hingga mencapai level 5,6-6 persen. Namun, target itu bisa dicapai dengan beberapa catatan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan ekonomi domestik dengan mendorong konsumsi rumah tangga.

Kemudian, arus investasi yang bersifat padat modal dan padat karya juga perlu ditingkatkan, volume ekspor perlu diperbesar, dan daya beli masyarakat diperkuat.

Bersamaan dengan itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) perlu diakselerasi.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital ekonomi berjalan sesuai dengan target dan rentang waktu yang telah ditetapkan.

Pandangan lain disampaikan oleh Anggota DPR Dina Lorenza Audria, yang menilai target 5,2-5,8 persen realistis, namun menantang.

Fraksinya berpendapat target tersebut bisa dicapai bila pemerintah mampu mendorong daya beli konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Lalu, mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk komoditas pangan dan energi.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah program hilirisasi harus diarahkan agar bisa mencapai industri akhir dan menjadi instrumen akselerasi penciptaan lapangan kerja dan memperluas basis perpajakan.

Iklim investasi juga perlu dijaga agar tetap kondusif.