Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

DPR AS Ajukan ke Senat Bantuan US$95 Miliar untuk Ukraina dan Israel

📅 Senin, 22 Apr 2024, 00:00 WIB | Oleh:
DPR AS Ajukan ke Senat Bantuan US$95 Miliar untuk Ukraina dan Israel Doc: DREW ANGERER/AFP
Ket. Ketua DPR AS, Mike Johnson memberikan keterangan pers setelah DPR mengesahkan paket bantuan besar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan di US Capitol di Washington, DC, Sabtu (20/4).

WASHINGTON - Dengan dukungan kuat bipartisan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada hari Sabtu (20/4) mengesahkan paket bantuan keamanan kepada Ukraina, Israel, dan Taiwan, senilai 95 miliar dollar AS meskipun terdapat penolakan keras dari kelompok garis keras Partai Republik.

Dikutip dari The Straits Times, undang-undang tersebut kini diajukan ke Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat, yang meloloskan undang-undang serupa lebih dari dua bulan lalu.

Para pemimpin AS mulai dari Presiden Joe Biden hingga anggota Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah mendesak Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, untuk mengajukan usulan tersebut dalam pemungutan suara.

Senat akan mulai mempertimbangkan RUU yang disahkan DPR pada tanggal 23 April, dengan beberapa pemungutan suara awal sore itu. Pengesahan final diharapkan akan dilakukan minggu depan, yang akan membuka jalan bagi Biden untuk menandatanganinya menjadi undang-undang.

RUU tersebut menyediakan dana sebesar 60,84 miliar dollar AS untuk mengatasi konflik di Ukraina, termasuk 23 miliar dollar AS untuk senjata, persediaan, dan fasilitas AS, 26 miliar dollar AS untuk Israel, termasuk 9,1 miliar dollar AS untuk kebutuhan kemanusiaan, dan 8,12 miliar dollar AS untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengucapkan terima kasih dan mengatakan anggota parlemen AS telah bergerak untuk menjaga sejarah tetap berada di jalur yang benar.

"RUU bantuan penting AS yang disahkan DPR hari ini akan mencegah perang meluas, menyelamatkan ribuan nyawa, dan membantu kedua negara menjadi lebih kuat," kata Zelensky di X.

Kebutuhan Mendesak

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Biden telah menyelesaikan paket bantuan berikutnya untuk Ukraina sehingga mereka dapat mengumumkan tahap bantuan baru segera setelah RUU tersebut menjadi UU guna memenuhi kebutuhan mendesak Ukraina di medan perang.

Tidak jelas seberapa cepat dana militer baru untuk Ukraina akan habis, yang kemungkinan menyebabkan seruan untuk tindakan lebih lanjut oleh Kongres.

"Hal ini terjadi pada saat yang sangat mendesak, dengan Israel menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Iran, dan Ukraina terus-menerus dibombardir oleh Russia," kata Biden, yang telah mendesak Kongres sejak tahun 2023 untuk menyetujui bantuan tambahan ke Ukraina.

Komposisi pemungutan suara untuk menyetujui pendanaan Ukraina adalah 311-112. Secara signifikan, 112 anggota Partai Republik menentang undang-undang itu, dan hanya 101 yang mendukung.

"Mike Johnson adalah orang yang lemah… dia sudah selesai," kata anggota Partai Republik sayap kanan, Marjorie Taylor Greene, kepada wartawan.

Dia adalah penentang utama upaya membantu Ukraina dalam perang melawan Russia dan telah mengambil langkah-langkah yang mengancam akan memecat Johnson dari jabatannya karena masalah ini. Namun, Greene tidak lagi melakukan hal tersebut pada tanggal 20 April.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
IESR: Pulau Sumbawa Punya P...

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

59 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.