PDIP: Gugurnya 8 Prajurit TNI di Lebanon Momentum PBB untuk Bersikap Lebih Tegas

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut peristiwa delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi korban di Lebanon harus menjadi momentum bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan langkah itu harus dilakukan PBB sebagai pembuktian organisasi tersebut masih berfungsi.

"Kita berduka atas gugurnya tiga orang prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian atas nama PBB dan lima TNI lainnya mengalami luka-luka," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, aksi penyerangan tentara Israel terhadap pasukan perdamaian PBB menunjukkan mereka merasa berdiri di atas hukum.

Jika dihitung sejak Oktober 2024, kata dia, tentara Israel telah melakukan serangan sebanyak 25 kali terhadap properti dan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

Untuk itu, dirinya menilai tragedi berulang yang dilakukan oleh Israel tersebut seolah mendapatkan impunitas, seperti halnya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Gaza, Palestina.

"Dunia dan PBB seolah tak kuasa menahan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.

Oleh karena itu, dia menyerukan kepada Dewan HAM PBB dan/atau negara-negara berdaulat untuk melaporkan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas tindakannya

Tindakan berulang Israel di Lebanon dan Gaza, sambung Said, merupakan bukti nyata atas pelanggaran Piagam PBB dan kejahatan kemanusiaan.

Selain itu, ia juga menuntut pertanggungjawaban langsung Israel atas terbunuhnya tiga prajurit TNI dan lima lainnya yang terluka dalam bentuk pengakuan tindakan penyerangan, permintaan maaf dalam forum resmi di PBB, serta menyatakan siap bertanggungjawab melalui mekanisme peradilan oleh ICC.

Dia pun menyerukan berbagai negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan kerja sama berbagai bidang dengan Israel, hingga mengisolasi Israel dalam hubungan dengan berbagai bangsa di dunia, lantaran keberadaan Israel yang telah menjadi beban.

Dia menjelaskan beberapa negara di Eropa yang semula menjadi mitra baik Israel telah melakukan hal tersebut, sehingga Said mengapresiasi langkah berbagai negara tersebut, seperti Pemerintah Spanyol yang menarik duta besarnya dari Israel, Prancis dan Denmark yang menolak penjualan senjata ke Israel, serta sejumlah negara lainnya memutuskan hubungan diplomatik.

Pada 12 September 2025, Majelis Umum PBB telah bersidang dan mengambil sikap atas solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel sebagai dua negara yang berdiri.

Pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat itu disetujui oleh 142 anggota Majelis Umum PBB dari 193 negara yang hadir.

"Dengan demikian Sekjen dan Dewan Keamanan PBB harus sesegera mungkin untuk melaksanakan keputusan tersebut," ungkap Said.