DIY Rintis Skema Bahan Baku Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis Lewat Lumbung Mataraman

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengembangkan skema penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertumpu pada produksi lokal petani desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam program Lumbung Mataraman, yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa langkah yang ditempuh DIY dinilai progresif dan berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat kunjungan kerja ke DIY dan bertemu Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Selasa (23/12).

“Nanti saya akan sosialisasi. Saya akan sampaikan bahwa DIY ini sudah mempelopori di mana desa ini yang disiapkan,” kata Nanik kepada awak media usai pertemuan tersebut.

Menurut Nanik, pemanfaatan lahan desa yang belum optimal menjadi solusi strategis dalam menjamin ketersediaan bahan pangan. Ia menilai lahan-lahan yang selama ini tidak produktif dapat dikelola untuk menanam komoditas pangan yang dibutuhkan dalam program MBG, sekaligus melibatkan warga yang tidak memiliki lahan pertanian.

“Tanah di desa pasti itu ada yang idle kan, nah itu mungkin malah bengkok kalau perlu seperti itu. Bisa ditanamin dan menanam masyarakat yang tidak punya sawah,” ujarnya.

Ia menambahkan, skema Lumbung Mataraman juga menjawab kekhawatiran BGN terkait potensi inflasi serta risiko kekurangan bahan baku ketika seluruh dapur MBG telah beroperasi penuh.

“Kalau di Jogja kan baru operasional 50 persen. Kalau sudah sekitar 320 itu khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku dan Alhamdulillah luar biasa ternyata Ngarsa Dalem sudah menyiapkan program Lumbung Mataraman,” kata Nanik.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan rantai pasok program MBG tidak bergantung pada pasar umum. Pemerintah DIY memilih membangun skema kelembagaan tersendiri agar suplai pangan dapat langsung bersumber dari petani.

“Jadi karena keputusan kami sekarang Koperasi Merah Putih itu berdiri sendiri, Lumbung Mataram berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian kami punya kepastian bagaimana mengembangkan Koperasi Merah Putih maupun Lumbung Mataram. Harapan saya ini bisa sebagian besar bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” ujar Sultan HB X.

Ia berharap kebutuhan pangan seperti sayuran dan komoditas pertanian lainnya tidak lagi dipenuhi melalui mekanisme pasar, melainkan langsung dari hasil produksi petani desa. Menurutnya, pola tersebut tidak hanya menjamin pasokan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

“Jadi semua harapan saya sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar tapi pada petani langsung. Sehingga dengan pola-pola seperti ini masyarakat yang di desa itu bisa menambah penghasilan,” lanjutnya.