Di KTT G20 India, Jokowi Paparkan Upaya Atasi Peningkatan Suhu Dunia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi terus meningkat dalam lima tahun ke depan di dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India yang digelar di New Delhi, Sabtu (9/9).

"Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal," ucap Jokowi di hadapan para pemimpin G20 seperti dilaporkan di laman resmi Presiden RI .

Melihat hal tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Ia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.

"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage," tuturnya.

Jokowi juga mengungkapkan saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

"Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

"Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar," ungkap Presiden.

Untuk itu, Jokowi menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing.

"Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya," jelas Presiden.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi didampingi Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, dan Menkeu Sri Mulyani.