Desa Harus Jadi Motor Ekonomi, Bukan Sekadar Penonton

JAKARTA - Pemberdayaan ekonomi desa merupakan strategi penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

Melalui optimalisasi potensi lokal—seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga pariwisata—desa dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi mandiri yang berkelanjutan. 

Program pemberdayaan biasanya melibatkan akses permodalan, peningkatan kapasitas SDM, dukungan teknologi, serta penguatan kelembagaan seperti BUMDes. 

Dengan pola ini, desa tidak hanya berfungsi sebagai penerima bantuan, tetapi juga menjadi pusat produksi dan inovasi. 

Dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta memperkecil arus urbanisasi. 

Namun, tantangannya adalah menjaga keberlanjutan, mencegah ketergantungan pada subsidi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 

Dengan tata kelola yang baik, pemberdayaan ekonomi desa dapat menjadi motor utama pertumbuhan inklusif di tingkat nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut pentingnya pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 sebagai sarana mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan produk lokal.

Dalam penutupan AOE 2025, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (30/8), ia mengatakan pameran ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

"Hasilnya sangat bagus dan sesuai harapan. Saya melihat pameran ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijadikan prioritas oleh Bapak Presiden Prabowo. Banyak produk UMKM daerah dipajang dan dipamerkan. Ini harus kita dukung. Produk lokal harus diberdayakan," ujar Zulkifli dalam keterangan di Jakarta, Minggu (31/8).

Menurut Zulkifli, keberadaan AOE yang konsisten diselenggarakan selama 20 kali dalam 25 tahun terakhir, telah berkontribusi besar terhadap pengembangan komoditas dan produk daerah.

Ia menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem pemberdayaan yang dapat mengembalikan kemandirian masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi menekankan perlunya tindak lanjut antar kabupaten dalam memperkuat potensi perdagangan.

Ia mencontohkan, Kabupaten Minahasa Utara siap menjalin kerja sama Kabupaten Lahat berupa pengiriman tas dari sabuk kelapa dan kenari, yang nilainya bisa mencapai Rp6 miliar.