Delegasi RI Dipimpin Dirjen PSLB3 Rosa Vivien Ikuti Pertemuan Internasional di Kanada

OTTAWA - Pemerintah Indonesia menekankan beberapa prioritas regional dan rekomendasi pentingnya penanganan pencemaran lintas batas yang disebabkan oleh polusi plastik. Indonesia juga mengingatkan perlunya memitigasi dampaknya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional para pihak, pembangunan berkelanjutan, common but differentiated responsibility, kerja sama internasional, kondisi dan kemampuan masing-masing negara dalam penerapan instrumen tersebut di masa yang akan datang.

"Instrumen tersebut juga harus bersifat komprehensif, pragmatis, seimbang, inkusif dan transparan berdasarkan kajian ilmiah yang telah ada," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa VivienRatnawati, di Kanada, Rabu (23/4).

Hal itu disampaikan Dirjen PSLB3 mewakili Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) pada pertemuan The Fourth Session Of The Intergovernmental Negotiating Committee To Develop An International Legally Binding Intrument On Plastic Pollution, Including In The Marine Environment di Ottawa, Kanada, Rabu (23/4). Pertemuan akan berlangsung hingga 29 April 2024.

Menurut siaran persnya, pada sesi pembukaan INC-4 ini, Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin Rosa Vivien Ratnawati, didampingi Duta Besar RI di Ottawa, Daniel Tumpal S Simanjuntak, berpartisipasi secara aktif menyuarakan kepentingan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Multilateral.

Dalam pernyataannya, Dirjen Rosa VivienRatnawati menyampaikan Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh terbentuknya perjanjian internasional tersebut sebagai salah satu wujud dukungan internasional dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi plastik.
Halaman Selanjutnya....