Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

BPS Bidik Ekonomi Digital dan Isu Lingkungan di Sensus Ekonomi 2026

📅 Rabu, 25 Feb 2026, 16:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
BPS Bidik Ekonomi Digital dan Isu Lingkungan di Sensus Ekonomi 2026 Doc: ANTARA FOTO/ Basri Marzuki.
Ket. Petugas mendata salah satu usaha kecil rumah tangga dalam rangka Sensus Ekonomi 2016 di Palu, Sulawesi Tengah.

JAKARTA – Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis untuk memetakan ulang struktur dan dinamika perekonomian nasional secara komprehensif.

Berbeda dari survei rutin, sensus ini menjangkau seluruh pelaku usaha—mulai dari skala mikro hingga besar—sehingga mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai distribusi sektor usaha, tingkat produktivitas, digitalisasi, hingga pola kemitraan dan rantai pasok.

Secara analitis, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang tumbuh pesat namun rentan, wilayah dengan konsentrasi usaha tinggi tetapi minim dukungan infrastruktur, serta potensi ekonomi baru yang belum tergarap optimal.

Di tengah transformasi digital dan perubahan lanskap global, sensus ini juga berfungsi mengukur kesiapan pelaku usaha menghadapi disrupsi teknologi dan tekanan eksternal.

Dengan data yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menjadi agenda statistik, melainkan peta jalan untuk memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan memetakan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna menangkap perubahan struktur usaha nasional yang semakin berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan dirancang untuk menjawab dinamika kegiatan usaha yang terus berubah berdasarkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi.

“Bagaimana para pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan internet, apakah untuk menerima pesanan, mendistribusikan barang, memproduksi, atau membeli bahan baku, itu semua akan kami tanyakan dalam sensus ekonomi,” kata Ateng dalam sesi diskusi acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan sensus kali ini tidak hanya memotret jumlah dan skala usaha, tetapi juga cara pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonominya dalam rantai produksi, distribusi, dan pemasaran.

Berdasarkan paparannya, pendekatan pendataan ekonomi digital akan dilakukan langsung melalui pelaku usaha lintas lapangan usaha, bukan hanya melalui sektor teknologi informasi, agar aktivitas digital dalam perekonomian nasional dapat terpetakan secara lebih utuh.

“Kami juga akan memotret bagaimana pelaku ekonomi memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, blockchain, hingga komputasi awan,” ujarnya.

Selain ekonomi digital, Ateng mengatakan Sensus Ekonomi 2026 juga menaruh perhatian besar pada ekonomi lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, BPS akan mencatat dan mendalami data terkait bagaimana pelaku usaha memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
IESR: Pulau Sumbawa Punya P...

Keren, Unika Atma Jaya Masuk Top 100 Dunia WURI 2026

51 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Nasional
Keren, Unika Atma Jaya Masu...
Daerah
BPJS Kesehatan Edukasi Pold...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.