BNPB Minta Pemda Siaga Mitigasi Bencana Jelang Tahun Baru

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kesiapan mitigasi bencana mulai dari alat, perangkat, personil, dan anggaran menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

"Kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota dan para pimpinan daerah agar segera melakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Kalau misal ada kekurangan atau kebutuhan intervensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status siaga darurat, maka segera lakukan supaya pemerintah pusat bisa langsung mendukung secara penuh," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).

Seperti dikutip dari Antara, Abdul juga menambahkan, untuk antisipasi di hulu, BNPB bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang berdasarkan prakiraan BMKG memerlukan intervensi untuk mencegah bencana hidrometeorologi.

"Untuk antisipasi hulunya, kita juga melakukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang menurut BMKG perlu diintervensi dengan modifikasi cuaca. Jadi, aspek pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita lengkapi," ujar dia.

Ia mengingatkan, prakiraan cuaca yang sangat dinamis di Indonesia, apalagi menjelang tahun baru dengan volume pergerakan masyarakat yang semakin meningkat di daerah, utamanya di tempat-tempat wisata yang rentan terjadi bencana. Oleh karena itu, seluruh pemda diminta untuk terus mengikuti update prakiraan cuaca BMKG.

"Jadi, setiap hari, kita selalu koordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena perubahan cuacanya kan sangat dinamis ya, hari ini mungkin seperti itu, besoknya kita update lagi sehingga koordinasi kita perkuat," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi dalam mitigasi untuk menghadapi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem.

Prasetyo menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang berada di aliran sungai agar tidak ada sumbatan.