BKKBN Sebut Pengendalian Kelahiran secara Nasional Sudah Sesuai Target

JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto yang mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan pengendalian kelahiran secara nasional sudah on the track atau sudah di jalan yang benar dan sesuai dengan target.

"Upaya yang dilakukan pemerintah terkait pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran secara nasional sudah on the track," kata Tavip saat menyampaikan sambutan secara daring pada seminar hasil penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN 2022 di Jakarta, Senin (14/8).

Adapun indikator keberhasilan pengendalian kelahiran tersebut dibuktikan dengan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) yang telah tercapai 2,14 dari target 2,21 berdasarkan IKU BKKBN 2022, dengan capaian terhadap target adalah 103,3 persen.

Tavip menyampaikan, salah satu aspek penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan sumber daya manusia, dimana pembangunan berwawasan kependudukan menempatkan penduduk tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek pembangunan.

"Sebagai objek pembangunan, berarti penduduk perlu dikendalikan jumlahnya, dan sebagai subjek pembangunan, berarti penduduk perlu ditingkatkan kualitasnya," ujar Tavip.

Ia melanjutkan, dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk tersebut, BKKBN secara berkelanjutan terus mengendalikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas melalui upaya pengendalian angka kelahiran, dan memenuhi target angka kelahiran total 2,1 di tahun 2024.

"Penduduk Tumbuh Seimbang atau PTS akan diwujudkan dengan menurunkan angka kelahiran total atau TFR menjadi 2,1 anak per wanita pada tahun 2024," ucap dia.

Selain itu, kualitas tersebut juga perlu ditingkatkan dengan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi.

Adapun berdasarkan hasil penghitungan IKU BKKBN 2022, salah satu angka indikator yang masih jauh dari target yakni angka pada kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di tahun 2022 angkanya sebesar 14,7 dari target yang seharusnya 8.

Tavip berharap, hasil IKU yang telah dicapai bisa menjadi dasar dan kontribusi dalam perencanaan pembangunan.

"Saya berharap hasil yang telah kita capai bisa menjadi dasar dan kontribusi dalam perencanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang selanjutnya. Semoga ini dapat menjadi awal dari proses pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045," tuturnya.