Bekasi Lelang 67 Paket Infrastruktur

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai membuka proses lelang 67 paket kegiatan infrastruktur dari sejumlah organisasi perangkat daerah sebagai upaya percepatan pembangunan. "Total ada 67 kegiatan yang mulai proses lelang. Pada tahap awal kebanyakan lelang jasa konsultan untuk dinas fisik," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, di Cikarang, Minggu.

Dia mengatakan beberapa perangkat daerah yang sudah menyampaikan berkas tahapan lelang proyek ini, antara lain Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi. "Selain itu, ada juga pengadaan Dinas Sosial dan RSUD Cabangbungin yang memasuki proses lelang," katanya.

Iman menyebut lelang jasa konsultan dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan awal pekerjaan konstruksi agar saat pengerjaan nanti dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik. Dia memastikan optimalisasi waktu lelang jasa konsultan agar dapat segera dilanjutkan dengan lelang pekerjaan fisik. Ini sebagai realisasi komitmen percepatan pembangunan sekaligus peningkatan serapan anggaran.

"Kita buat secepat mungkin demi akselerasi pembangunan. Hasilnya bisa segera dinikmati masyarakat, namun dengan tetap mengutamakan tertib administrasi dan dokumen agar hasil pekerjaan juga maksimal," ucapnya. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, sudah memproses 29 kegiatan untuk lelang jasa konsultan.

"Kami baru memproses jasa konsultan. Untuk percepatan pembangunan khususnya jalan, drainase, dan jembatan. Kami upayakan bisa masuk proses lelang pekerjaan fisik pada akhir bulan Februari atau awal Maret," katanya. Henri juga memaksimalkan anggaran bidang konstruksi dengan tujuan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan yang menjadi salah satu program kerja prioritas pemerintah daerah tahun ini.

"Kami juga harus mengedepankan administrasi untuk kehati-hatian dalam penggunaan keuangan daerah. Jangan sampai terjadi kerugian negara. Oleh sebab itu, harus ada sejumlah tahapan yang dilalui untuk mendapatkan hasil pekerjaan secara baik dan maksimal," jelasnya.