Baru Empat Bulan, Realisasi Bansos Sudah Telan Sepertiga Anggaran 2025

JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat. 

Bansos membantu masyarakat yang rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. 

Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat (23/5).

Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.