Banjir Jabodetabek Tak Bisa Ditangani Sendiri, Menteri PU Tekankan Peran Pemda

JAKARTA – Banjir besar melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak 2 Maret 2025 hingga 4 Maret 2025, akibat hujan deras yang menyebabkan meluapnya sejumlah sungai dan genangan air di berbagai kawasan permukiman.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi bahwa hujan lebat yang memicu banjir disebabkan oleh sejumlah faktor meteorologis yang meningkatkan intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (pemda), terutama dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah.

Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.

“Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu (5/3).

Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km.

Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul, menunjukkan bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan.

Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Menteri PU. Ia mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.

Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika Pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung.

"Saya akan maksimalkan peran aktif pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini nggak bergerak, ya saya yang turun tangan," katanya.

Menurut dia, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola pemda.

Oleh karena itu, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah ada agar tetap berfungsi di masa depan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Dody optimistis upaya pengendalian banjir di Jabodetabek bisa lebih efektif, mengurangi dampak banjir di musim hujan, dan meningkatkan keamanan bagi warga.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo melakukan kunjungannya ke infrastruktur pengendali banjir di Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung pada Rabu (5/3).

Dalam kunjungan ini, Menteri Dody didampingi oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, serta Plh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Ferdinanto, yang turut memberikan masukan teknis terkait percepatan proyek pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.