Akhiri Ketergantungan Impor, Swasembada Garam Dikejar 2027

JAKARTA – Percepatan swasembada garam nasional menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat ketahanan industri dalam negeri.

Kebutuhan garam yang tinggi, baik untuk konsumsi maupun sektor industri, menuntut peningkatan produksi domestik melalui perbaikan teknologi, infrastruktur tambak, dan tata niaga yang lebih efisien.

Tanpa upaya percepatan tersebut, ketergantungan impor berpotensi terus berlanjut dan membuat pasokan rentan terhadap gejolak harga serta gangguan perdagangan global.

Oleh karena itu, penguatan produksi garam nasional tidak hanya penting bagi kesejahteraan petambak, tetapi juga bagi stabilitas pasokan dan daya saing industri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong percepatan transformasi industri pergaraman nasional menuju target swasembada garam pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Menko saat meninjau pabrik PT Garam di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N).

“Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Dalam kunjungannya pada Minggu (8/3) tersebut, ia menegaskan pentingnya transformasi PT Garam agar dapat semakin berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di Pulau Madura.

Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap rencana PT Garam untuk melakukan ekstensifikasi lahan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Rote.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong inovasi produksi melalui penerapan teknologi mechanical vapor recompression (MVR) dan sea water reverse osmosis (SWRO), yaitu teknologi yang membantu pemurnian air laut untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas garam industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya substitusi impor garam secara bertahap.

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pembangunan serta penguatan fasilitas produksi garam di sejumlah daerah, seperti di Rote, Nusa Tenggara Timur, Gresik, Jawa Timur, serta daerah potensial lainnya guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Lebih lanjut, Zulhas mengajak petambak garam rakyat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda swasembada garam nasional melalui perbaikan manajemen lahan agar produktivitas dan kualitas garam meningkat.

Pemerintah daerah diminta berkolaborasi dengan petambak guna mencegah alih fungsi lahan garam rakyat.

Pemerintah menargetkan pada 2027 kebutuhan garam nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri sehingga hasil panen petambak dapat terserap oleh industri yang membutuhkan.