Bagaimana agar Pembangunan Infrastruktur mampu Hadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim? Ini Kata Menteri PU

JAKARTA- Dalam rangka menghadapi tantangan pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan risiko perubahan iklim global, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan harus berlandaskan enam prinsip yaitu ketahanan, konektivitas, keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik.

"Enam prinsip ini adalah bagian dari visi yang lebih besar yaitu Asta Cita, dimana kita memiliki peran salah satunya mendorong transformasi dalam pembangunan infrastruktur kita," kata Menteri Dody dalam acara pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6). 

Untuk mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, Menteri Dody mengungkapkan Kementerian PU telah melakukan berbagai inisiatif diantaranya transformasi 50 kota melalui National Urban Development Project (NUDP) yang didukung oleh Bank Dunia, implementasi prinsip ESG (lingkungan, sosial, dan pemerintahan) dalam seluruh program infrastruktur, pembangunan Giant Sea Wall untuk perlindungan daerah pantai dari dampak perubahan iklim, pengembangan bendungan untuk irigasi dan energi terbarukan, reformasi pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis Waste to Energy, serta penyediaan air bersih melalui proyek KPBU seperti SPAM Regional Jatiluhur I.

Menteri Dody juga menyoroti empat strategi pendukung yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yakni Smart Infrastructure berbasis teknologi digital dan AI, Green Urban Planning, konstruksi tangguh terhadap bencana, serta keterlibatan aktif masyarakat.

"Ketahanan infrastruktur tidak berasal dari beton saja, melainkan dari bagaimana kita berpikir, merencanakan, dan terlibat. Memperkuat infrastruktur untuk masa depan berarti memikirkan kembali pendekatan kita, dari kapasitas hingga ketahanan, dari skala ke tujuan, dari pemanfaatan jangka pendek ke keberlanjutan jangka panjang," jelas Menteri Dody.

Demi mencapai target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp1.900 triliun. Pemerintah Indonesia hanya mampu membiayai 60%, sehingga Menteri Dody mengajak sektor swasta dan mitra internasional untuk bekerja sama melalui skema pembiayaan KPBU.  

"Kami memiliki 55 proyek skema KPBU, dengan 9 proyek senilai Rp90 triliun akan dibuka untuk investasi di forum ICI ini. Mari kita bangun infrastruktur yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif bersama-sama,” ujar Menteri Dody.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap penyelenggaraan ICI 2025 ini tidak hanya sebatas forum diskusi saja, tetapi juga dapat menjadi titik tolak aksi nyata yang berani dan transformatif dalam pembangunan di Indonesia.

"Dekade ini akan menentukan arah Indonesia. Keberhasilan kita bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang terpenting untuk siapa kita membangunnya," kata Menko AHY.

Pada kesempatan ini turut dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian PU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Sinergi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengelolaan Hasil Kegiatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Teluk Jakarta) Tahap A. MoU ditandatangi oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali serta disaksikan oleh Menko AHY dan Menteri Dody.