AS Terima Hadiah Jet Boeing dari Qatar untuk Pesawat Kepresidenan

WASHINGTON DC – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, telah menerima Boeing 747 yang ditawarkan Qatar kepada Presiden Donald Trump untuk digunakan sebagai Air Force One, kata Pentagon pada Rabu (21/5).

Tawaran Qatar untuk jet yang bernilai ratusan juta dollar tersebut, telah menimbulkan pertanyaan konstitusional dan etika yang besar, serta kekhawatiran keamanan tentang penggunaan pesawat yang disumbangkan oleh kekuatan asing untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan yang sangat sensitif.

"Menteri Pertahanan telah menerima Boeing 747 dari Qatar sesuai dengan semua aturan dan peraturan federal," kata juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam sebuah pernyataan.

"Kementerian Pertahanan akan bekerja untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang tepat dan persyaratan misi fungsional dipertimbangkan untuk pesawat yang digunakan untuk mengangkut Presiden Amerika Serikat," imbuh Parnell.

Konstitusi AS melarang pejabat pemerintah menerima hadiah dari raja, pangeran, atau negara asing mana pun, pada bab yang dikenal sebagai Klausul Emolumen. Namun Trump membantah adanya masalah etika yang terkait dengan penerimaan pesawat tersebut, dan mengatakan akan menjadi hal yang bodoh jika pemerintah AS tidak menerima pemberian pesawat tersebut.

"Ini adalah sebuah isyarat yang hebat," kata Trump, 78 tahun, kepada wartawan di Gedung Putih pekan lalu ketika ditanya apakah negara Teluk yang kaya minyak itu mengharapkan imbalan apa pun.

"Saya tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu. Maksud saya, saya bisa saja menjadi orang bodoh (dan) berkata 'tidak, kami tidak menginginkan pesawat terbang gratis yang sangat mahal’," imbuh dia.

Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS awal pekan ini segera memperkenalkan undang-undang yang akan memblokir Trump menggunakan pesawat tersebut. Undang-Undang Keamanan Pengangkutan Udara Kepresidenan dari Chuck Schumer itu akan melarang Pentagon menggunakan dana pembayar pajak untuk merenovasi pesawat apa pun yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah asing untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan.

"Donald Trump telah menunjukkan berkali-kali bahwa ia akan mengkhianati rakyat Amerika dan jabatan presiden jika itu berarti mengisi kantongnya sendiri," kata Schumer dalam sebuah pernyataan.

"Tidak hanya dibutuhkan miliaran dollar uang pembayar pajak untuk mencoba memperbaiki dan mengamankan pesawat ini, tetapi tidak ada modifikasi apa pun yang dapat menjamin keamanannya," imbuh dia.

Meskipun beberapa politisi Republik telah menyuarakan kekhawatiran tentang usulan hadiah tersebut, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang merupakan seorang loyalis Trump mengatakan tidak ada kewajiban untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke sidang majelis tinggi Kongres.

Tetapi Schumer menegaskan bahwa ia berencana untuk memaksakan pemungutan suara dengan menawarkannya sebagai amandemen terhadap rancangan undang-undang pengeluaran yang harus disahkan Partai Republik akhir tahun ini.