Antisipasi Kebutuhan Air Bersih, Pemkab Halut Cari Solusi

Doc: ANTARA/Abdul Fatah

Ket. Air goal, salah satu sumber mata air di Pulau Halmahera, Minggu (21/5 ).

TERNATE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) akan mencari solusi untuk mengantisipasi ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menyusul belum normalnya penyediaan air bersih yang didistribusikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Halut, Erasmus Joseph Papilaya dihubungi, Minggu, mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari solusi agar persoalan krisis air bersih bisa teratasi.

"Sesuai penjelasan Dirut PDAM akan kita koordinasikan dengan Instansi Terkait. Karena air bersih penting, maka kita upayakan untuk secepatnya normal pelayanannya kepada masyarakat," katanya.

Bahkan, saat ini, terkait dengan krisis air bersih di sejumlah titik akibat dari kerusakan pompa milik PDAM.

Pihak PDAM saat ini tengah mengusulkan suport anggaran guna menjawab keluhan masyarakat atas kebutuhan air yang sudah sepekan kebutuhan air tidak terdistribusi dengan baik.

Sementara itu, Dirut PDAM Kabupaten Halut, Mahmud Asagaf mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran (tidak dirinci) ke Pemkab Halut guna untuk pengadaan mesin pompa yang telah rusak.

Bahkan, kendala kerusakan mesin pompa tersebut bahkan tidak bisa diperbaiki oleh orang tekhnis di Halut, dan harus dikirim ke Pabriknya agar diperbaiki. Jika menunggu diperbaiki tentu memakan waktu yang sangat lama agar normalisasi distribusi air dilakukan kembali.

Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halut, Janlis Kitong mengatakan, terkait dengan usulan PDAM ke Pemda untuk pengadaan mesin pompa adalah hal yang harus diprioritaskan oleh Pemda.

Sebab ini tentang kebutuhan utama masyarakat. Namun, mekanisme beranggaran Pemda ada beberapa tahapan hingga pembahasan ke DPRD. Tetapi khusus dari DPRD akan memberikan persetujuan atas anggaran tersebut.

"Kami DPRD tentu akan menyetujui jika kebijakan mendesak Pemerintah Daerah berpihak pada kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas," ujarnya.