Akses bagi Penyandang Disabilitas Ditingkatkan

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari menyampaikan OJK terus mendorong akses layanan keuangan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, dari total 22 juta jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, hanya sekitar 20 persen yang baru memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Masih ada sekitar 17 juta penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan keuangan.

"(Perluasan akses) itu untuk mendukung supaya yang 22 juta (disabilitas) tadi semuanya Insya Allah punya rekening. Kenapa? Karena kalau mereka bisa terinklusi, mereka sama dengan kita semua, dia bisa punya tabungan, dia bisa dapat kredit, nah kita sudah mendukung juga kredit untuk kaum difabel," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki saat acara 'Talkshow dan Nonton Bareng Film 'Tegar', di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Sebagai salah satu upaya, Kiki menjelaskan bahwa OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Peraturan ini mengharuskan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan akses inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Ketentuan ini mencakup berbagai penyediaan fasilitas seperti formulir dalam huruf braille, atau akses landai untuk kursi roda di gedung-gedung perkantoran. OJK juga memiliki petunjuk teknis operasional untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) guna memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke layanan keuangan.
Halaman Selanjutnya....