Jadi Kota Pelajar, Ikhtiar DKI Lepaskan Anak dari Belenggu Kemiskinan

“Supaya ini tidak menjadi tempat untuk orang berebut menitipkan LPDP Jakarta, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat untuk proses penentuannya. Walaupun orang yang diberangkatkan kami akan lebih mengutamakan masyarakat Jakarta dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai kemampuan akademik yang baik,” kata Pramono.

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga terus menjalankan program pemutihan ijazah. Dengan program tersebut, siswa-siswi yang tak mampu menebus ijazah bisa mendapatkan hak mereka. Dengan demikian, siswa-siswi yang sudah lulus diharapkan dapat meneruskan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik.

Dari berbagai program inilah, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan agar anak-anak dari keluarga tak beruntung dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

Bahkan, ambisi tersebut menjadikan Ibu Kota sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia, mengalahkan Yogyakarta yang dulunya menyandang status tersebut.

Menurut QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati peringkat ke-117 dunia, sekaligus menjadi kota dengan posisi tertinggi di Indonesia. Yogyakarta menyusul ketat tepat di bawahnya pada peringkat ke-118 dunia.

Angka kemiskinan Jakarta

Mimpi Jakarta memutus garis kemiskinan perlahan mulai membuahkan hasil. Pemprov DKI mencatat, persentase penduduk miskin di ibu kota berada di bawah empat persen untuk pertama kalinya atau sebesar 3,96 persen pada Maret 2026.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut tidak terjadi tiba-tiba. Salah satu faktor penting adalah keberadaan bantalan sosial yang terus dijalankan Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi warga rentan dan mencegah mereka jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.

Berbagai program bantuan sosial terkait pendidikan, seperti KJP dan KJMU, membantu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan tinggi.

Fakta ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. Pencapaian penurunan angka kemiskinan di bawah 4 persen merupakan perkembangan positif. Meski demikian, pemerintah tetap harus melihat kondisi masyarakat secara langsung untuk menilai dampak penurunan tersebut.

Evaluasi itu perlu membedakan penurunan angka kemiskinan secara statistik dengan peningkatan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan penduduk. Kedua aspek tersebut perlu dibuktikan melalui kondisi nyata masyarakat.

Selain itu, penting juga melihat kelompok masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi, besarnya perubahan tersebut, serta kemampuan keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terkait hal itu, persoalan rasio gini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena masih berada di kisaran 0,435, meskipun angka kemiskinan turun. Arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta ke depan tetap pada penguatan bantalan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan ekonomi bagi usaha kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memantau data BPS secara berkala dan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan.