Jadi Kota Pelajar, Ikhtiar DKI Lepaskan Anak dari Belenggu Kemiskinan

JAKARTA -- “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia,” Demikian pesan tokoh perjuangan Afrika Selatan Nelson Mandela yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan bagi kehidupan manusia.

Bagi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kemiskinan merupakan lingkaran setan yang hampir mustahil untuk diputus. Hal itu karena kesempatan mengenyam pendidikan sulit untuk mereka dapatkan. Biaya pendidikan, hingga keterbatasan fasilitas selalu menjadi penghalang bagi mereka untuk duduk di bangku sekolah.

Hal inilah yang menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Pramono mengaku, hal itu pernah ia rasakan sendiri. Pendidikan pernah membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan.

“Karena latar belakang saya, saya ini anaknya guru, tujuh bersaudara, enggak mungkin bisa pada waktu itu kuliah di ITB kalau kemudian enggak dapat beasiswa. Maka berdasarkan pengalaman itulah yang mendidik saya bahwa kalau bangsa ini mau maju, maka pendidikan menjadi kata kunci utama,” ujar Pramono.

Dari pengalaman itulah Pramono nenilai bahwa kemiskinan harus diberantas dari akarnya, yakni anak-anak. Untuk itu, ia menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam memberantas kemiskinan struktural di Ibu Kota.

Kebijakan pendidikan 

Ikhtiar memutus  kemiskinan di Jakarta itu diwujudkan lewat berbagai kebijakan terkait pendidikan. Agar pendidikan semakin merata, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan 103 sekolah swasta gratis. Tujuannya agar siswa tak mampu yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,4 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan hampir Rp399 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2026.

Pramono sempat menegaskan bahwa anggaran terkait pendidikan tak boleh dipangkas meski daerah mengalami pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Bahkan, Pramono juga memperluas penggunaan KJMU. Kini, mahasiswa penerima KJMU bisa meneruskan pendidikan, hingga ke jenjang S2 dan S3.

Tak hanya mempermudah akses pendidikan, Pemprov DKI Jakarta pun turut memperhatikan kenyamanan belajar mengajar lewat program revitalisasi sekolah. Revitalisasi tersebut dilaksanakan di lima wilayah administrasi Jakarta dengan total anggaran Rp876,7 miliar. Kini, 16 dari 19 sekolah sudah rampung direnovasi. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melanjutkan program tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut, berdasarkan data yang pernah diterimanya, jumlah sekolah yang sedang dikaji untuk direvitalisasi mencapai sekitar 214 sekolah.

Tak sekadar direvitalisasi, Pemprov DKI Jakarta juga menambah berbagai fasilitas di sekolah yang sudah diperbaiki, misalnya penggunaan lift, CCTV, hingga smart board untuk mendukung program belajar mengajar.

Bukan hanya di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta kini juga tengah bersiap untuk mengirim putra-putri Jakarta mengenyam pendidikan di luar negeri. Kebijakan itu diwujudkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Dalam program tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk 75 penerima calon mahasiswa asal Jakarta pada 2027.

Pramono berjanji, LPDP Jakarta akan memberangkatkan mahasiswa tidak mampu yang memiliki prestasi, bukan menjadi ajang titip-menitip.