Pakar UGM Nilai Urgensi Program HP Gratis untuk Penerima Bansos Rendah

YOGYAKARTA—Rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dinilai belum menjawab persoalan utama inklusi keuangan di Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai pemerintah perlu mengkaji kembali urgensi program tersebut, termasuk memperhitungkan risiko fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran.

Wisnu mengatakan kepemilikan perangkat saat ini bukan lagi persoalan utama. Berdasarkan data BPS 2025 yang dikutipnya, sebanyak 93,5 persen rumah tangga telah memiliki telepon seluler. Persoalan justru terletak pada pemanfaatan rekening, literasi digital, hingga ketersediaan titik penarikan tunai.

“Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan,” paparnya, Selasa (20/10).

Menurut dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM tersebut, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya peluang dari penggunaan anggaran untuk pengadaan HP. Anggaran yang tersedia dinilai dapat diarahkan pada kebutuhan dasar dengan manfaat sosial jangka panjang yang lebih terukur.

“Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif,” urai Wisnu.

Besarnya kebutuhan anggaran juga menjadi perhatian. Wisnu menghitung, apabila HP seharga Rp1 juta diberikan kepada 20 juta penerima, pengadaan perangkat saja membutuhkan sekitar Rp20 triliun. Nilainya dapat mencapai Rp74 triliun apabila penerimanya sebanyak 74 juta orang. Perhitungan tersebut belum mencakup distribusi, aktivasi, internet, pemeliharaan sistem, maupun penggantian perangkat yang rusak atau hilang. :chatgpt-content-reference{index="1"}

Selain membebani fiskal, pengadaan dalam skala besar dinilai memiliki risiko inefisiensi. Perangkat yang diberikan juga berpotensi dijual, digadaikan, atau berpindah tangan sehingga tidak lagi digunakan sesuai tujuan awal program.

“Kalau itu terjadi, akses rekeningnya ikut berpindah. Pada titik itu, negara sudah membayar mahal untuk sesuatu yang tidak lagi digunakan untuk tujuan awalnya,” jelasnya.

Wisnu menilai kepemilikan HP juga tidak otomatis meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Buruh tani, nelayan, maupun pekerja informal, misalnya, masih membutuhkan modal, keterampilan, akses pasar, dan infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan.

“HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak akan muncul hanya karena perangkatnya dibagikan,” jelasnya.

Karena itu, perluasan inklusi keuangan dinilai perlu didahului dengan peningkatan literasi keuangan digital, pemerataan akses internet berkualitas, serta biaya internet yang terjangkau. Akurasi data penerima bansos dan kemudahan mengakses dana juga perlu dibenahi.

“HP gratis tidak memperbaiki data yang salah. Kalau datanya keliru, HP justru jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.

Jika program tetap dijalankan, Wisnu menyarankan penerimanya dibatasi pada rumah tangga miskin dan rentan yang benar-benar belum memiliki perangkat. Penentuan penerima juga perlu melalui verifikasi data sosial ekonomi dan kependudukan serta pemeriksaan lapangan.

Pemerintah juga diminta tidak menjadikan jumlah HP yang dibagikan sebagai ukuran keberhasilan. Evaluasi perlu melihat pemanfaatan rekening, ketepatan penyaluran bansos, penggunaan perangkat dalam jangka panjang, hingga risiko penyalahgunaan layanan digital.