Layanan Fisioterapi Tersedia di 18 Puskesmas Yogyakarta, Peralatan Masih Terbatas

YOGYAKARTA—Seluruh 18 puskesmas di Kota Yogyakarta kini telah memiliki tenaga fisioterapis untuk mendekatkan layanan rehabilitasi kepada masyarakat. Namun, layanan baru tersebut belum dapat berjalan optimal karena keterbatasan peralatan sehingga penanganan pasien sementara masih mengandalkan terapi manual.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Arumi Wulansari mengatakan tenaga fisioterapis direkrut pada pertengahan 2026 dan ditempatkan masing-masing satu orang di setiap puskesmas.

“Layanan fisioterapi di puskesmas ini merupakan layanan baru. Pada pertengahan tahun, kami sudah merekrut tenaga fisioterapis untuk 18 puskesmas. Saat ini seluruh puskesmas sudah memiliki satu tenaga fisioterapis, namun memang pelayanannya masih terbatas karena belum didukung peralatan yang memadai,” jelasnya, Selasa (20/10/2026).

Keterbatasan sarana tersebut membuat kapasitas pelayanan masih relatif kecil. Dengan mengandalkan terapi manual, setiap fisioterapis diperkirakan baru dapat menangani sekitar dua hingga empat pasien dalam sehari.

Padahal, menurut Arumi, kebutuhan terhadap layanan fisioterapi di tingkat puskesmas cukup tinggi. Pasien yang membutuhkan rehabilitasi antara lain penyandang disabilitas fisik, pasien pascastroke yang memerlukan latihan berjalan, serta kelompok lanjut usia dengan gangguan fungsi gerak.

Sejumlah keluhan yang banyak dijumpai di antaranya osteoartritis dan nyeri lutut. Keberadaan fisioterapis di puskesmas diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada kelompok tersebut sekaligus mengurangi kebutuhan pasien untuk mendapatkan layanan rehabilitasi di rumah sakit.

Pemkot Yogyakarta kini memproses bantuan peralatan fisioterapi dari sebuah yayasan untuk didistribusikan ke seluruh puskesmas. Bantuan tersebut telah memperoleh persetujuan dan memasuki proses administrasi serta penyusunan dokumen kerja sama. Peralatan ditargetkan tersedia pada November 2026.

“Harapannya, setelah peralatan tersedia, layanan fisioterapi dapat berjalan lebih optimal dan jenis terapinya semakin beragam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses fisioterapi di puskesmas diawali dengan pemeriksaan dokter sebelum pasien mendapatkan rujukan internal. Sementara masyarakat dengan skema pembayaran umum dapat mengakses layanan secara langsung sesuai prosedur yang berlaku.

Peningkatan kemampuan tenaga fisioterapis juga disiapkan seiring dengan penambahan sarana pelayanan.

“Ke depan, kami akan meningkatkan kompetensi tenaga fisioterapis melalui pelatihan, agar petugas mampu mengoperasikan peralatan dan memberikan layanan sesuai perkembangan metode fisioterapi,” terang Arumi.

Penyediaan fisioterapi di 18 puskesmas sekaligus menjadi tindak lanjut atas kebutuhan yang disampaikan penyandang disabilitas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Afirmatif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) isu disabilitas pada 2025.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Indrawati mengatakan sebagian aspirasi dalam forum tersebut telah direalisasikan tahun ini.

“Beberapa usulan Musrenbang GEDSI disabilitas tahun 2025 sudah terakomodasi pada 2026. Ke depan, usulan-usulan tersebut akan terus dikembangkan agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat semakin terfasilitasi,” ujarnya.

Pengembangan layanan tersebut akan dilanjutkan pada 2027 sebagai bagian dari perluasan akses pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas serta masyarakat yang membutuhkan fisioterapi.