Pemerintah Kabupaten Cilacap Dorong Edukasi Kebencanaan Berkelanjutan

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendorong edukasi kebencanaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, mengingat wilayah pesisir selatan daerah itu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Taryo, di Cilacap, Rabu (21/10), mengatakan pengetahuan dan kesiapsiagaan menjadi faktor penting dalam menghadapi risiko bencana.

"Kita tidak dapat menentukan kapan bencana akan terjadi, tetapi kita dapat mempersiapkan diri agar mampu merespons dengan cepat, tepat, dan terarah," katanya dalam pembukaan kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami yang diselenggarakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Banjarnegara.

Dia mengatakan masyarakat perlu memahami potensi ancaman bencana, mengenali tanda-tanda bahaya, mengetahui jalur evakuasi, serta mengikuti arahan petugas ketika terjadi keadaan darurat.

Menurut dia, pemahaman tersebut harus dibangun melalui edukasi, latihan, dan simulasi secara berkelanjutan.

Dia mengharapkan peserta sekolah lapang menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas masing-masing.

Lebih lanjut, dia mengatakan BPBD Kabupaten Cilacap secara rutin menguji coba 31 unit sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) tsunami yang tersebar di sepanjang pantai Cilacap.

"Setiap tanggal 10 dan 26 kami selalu melakukan uji coba sirine EWS," katanya menegaskan.

Ia mengharapkan pengujian rutin tersebut membantu masyarakat memahami fungsi peringatan dini dan tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi ancaman tsunami.

Ditemui setelah acara, Taryo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui BMKG dan anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti atas dukungan terhadap berbagai kegiatan mitigasi bencana di Kabupaten Cilacap, termasuk sekolah lapang tersebut.

Ia mengatakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang dilaksanakan setiap tahun sangat membantu BPBD dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Meskipun bencana tidak diharapkan terjadi, dia menilai upaya pencegahan dan mitigasi tetap harus dilakukan untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan.

Menurut dia, dukungan pemerintah pusat, BMKG, dan Komisi V DPR RI turut membantu pelaksanaan berbagai program penanggulangan bencana di Cilacap, baik berupa pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik, termasuk edukasi dan pelatihan kebencanaan.

Taryo menegaskan penanggulangan bencana memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, dunia usaha, dan masyarakat agar kesiapsiagaan semakin kuat serta keselamatan warga menjadi prioritas.