Inggris Tolak Tekanan Uni Eropa untuk Kenakan Tarif Mobil Listrik Tiongkok

LONDON – Pemerintah Inggris menegaskan tidak akan mengubah kebijakan perdagangan terhadap Tiongkok hanya untuk memenuhi tuntutan Uni Eropa. London menilai setiap keputusan terkait tarif impor harus didasarkan pada kepentingan ekonomi nasional, terutama untuk melindungi industri otomotif yang berorientasi ekspor.

Dari The Guardian, Menteri Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds menyampaikan sikap tersebut di tengah meningkatnya tekanan dari Brussels agar Inggris menyelaraskan kebijakan tarif dengan Uni Eropa. Perselisihan ini berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam upaya mempererat kembali hubungan ekonomi Inggris dan blok Eropa.

Uni Eropa sebelumnya telah memberlakukan tarif hingga 45 persen terhadap sejumlah mobil listrik buatan Tiongkok. Kebijakan itu ditujukan untuk menghadapi persaingan dari kendaraan Tiongkok yang dinilai memperoleh keuntungan dari subsidi pemerintah, sekaligus melindungi produsen otomotif Eropa dari ancaman kehilangan pasar dan lapangan kerja.

Pada Jumat pekan lalu, Uni Eropa juga menyepakati pembatasan impor mobil hibrida Tiongkok melalui skema kuota hingga 350.000 unit per tahun. Langkah tersebut mencerminkan kekhawatiran Eropa terhadap semakin kuatnya penetrasi kendaraan China di pasar regional.

Namun, Reynolds menegaskan Inggris tidak akan mengikuti langkah tersebut semata-mata karena desakan negara lain.

“Saya hanya ingin memperjelas: ketika kita membuat keputusan perdagangan apa pun terkait tarif pertahanan perdagangan sehubungan dengan Uni Eropa, itu didasarkan pada kepentingan Inggris – bukan berdasarkan permintaan negara lain,” kata Reynolds dalam kunjungan perdagangan ke India.

Ia menjelaskan, kebijakan tarif harus mempertimbangkan karakter industri otomotif Inggris yang sangat bergantung pada pasar ekspor. Pemerintah, menurut dia, telah mengkaji persoalan tersebut sejak 2024 dan akan terus mengevaluasi kebijakan sesuai kebutuhan industri dalam negeri.

Sikap Inggris itu sekaligus membantah kekhawatiran bahwa negara tersebut dapat menjadi jalur alternatif bagi produsen Tiongkok untuk memasuki pasar Uni Eropa tanpa terkena pembatasan yang berlaku di kawasan tersebut.

Reynolds mengatakan Inggris saat ini belum memiliki produsen otomotif besar asal Tiongkok yang memproduksi kendaraan secara lokal untuk kemudian memasarkannya ke pasar tunggal Eropa.

“Jadi kami tidak memproduksi kendaraan di sini dan mengirimkannya ke pasar tunggal melalui semacam jalur belakang,” ujarnya.

Meski demikian, potensi masuknya perusahaan otomotif China ke Inggris tetap menjadi perhatian. Salah satu perkembangan yang disorot adalah kesepakatan Nissan untuk mempertimbangkan produksi kendaraan di Inggris bagian utara bagi produsen Tiongkok, Chery.

Di sisi lain, Inggris juga mempertimbangkan risiko ekonomi jika menerapkan tarif terhadap kendaraan Tiongkok. Beijing berpotensi membalas dengan kebijakan serupa yang dapat merugikan perusahaan Inggris, termasuk produsen otomotif Jaguar Land Rover.

Reynolds menilai mengecualikan Inggris dari kebijakan perdagangan baru Eropa justru dapat merugikan kedua belah pihak. Hubungan industri Inggris dan Uni Eropa telah terhubung melalui rantai pasokan yang saling bergantung, sehingga pembatasan terhadap salah satu pihak berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

Perselisihan mengenai tarif ini muncul menjelang pertemuan tingkat tinggi Inggris-Uni Eropa yang dijadwalkan berlangsung di Brussels pada 20 November 2026. Pertemuan tersebut dipandang sebagai ujian bagi upaya Perdana Menteri Andy Burnham untuk memperbaiki hubungan dengan Eropa setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.