Haedar Nashir Soroti Pentingnya Menata Ulang Fondasi Keindonesiaan

YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menekankan pentingnya membenahi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebelum menangani persoalan yang muncul di permukaan. Menurut dia, perbaikan sistem perlu dilakukan secara mendasar agar perubahan tidak justru menghilangkan nilai-nilai yang menjadi pijakan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Haedar saat membuka Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) 2026 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat. Ia mengingatkan agar penyelesaian masalah tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memahami akar persoalannya.

"Jangan melompat ke masalah. Saya rasa bangsa ini sering kurang kesabaran, termasuk dalam cara membangun sistem," kata Haedar.

Ia mencontohkan kecenderungan untuk mengubah keseluruhan sistem ketika suatu tatanan dianggap tidak berhasil. Padahal, perubahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan fondasi dan konteks kebangsaan berisiko memunculkan persoalan baru.

Haedar menilai nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pluralisme dapat berkembang terlalu liberal apabila tidak diletakkan dalam kerangka kehidupan berbangsa yang sesuai dengan karakter Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kemampuan bangsa dalam mengelola perubahan besar yang berlangsung di masyarakat.

Karena itu, ia mendorong rekonstruksi pemahaman tentang demokrasi dan HAM dengan kembali menjadikan sila keempat Pancasila sebagai rujukan. Menurut dia, prinsip tersebut perlu mendapat perhatian kembali setelah dinilai kurang menonjol dalam perkembangan kehidupan politik pascareformasi.

Selain persoalan demokrasi, Haedar menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk pertambangan dan komoditas kelapa sawit. Perdebatan mengenai kedua sektor tersebut, menurut dia, sering kali lebih banyak berpusat pada persoalan yang muncul di tingkat pelaksanaan daripada membahas prinsip dasar pengelolaannya.

"Dinamika pro dan kontra terkait pengelolaan tambang dan komoditas seperti kelapa sawit kerap berhenti pada perdebatan di tingkat hilir," katanya.

Haedar menegaskan bahwa pemanfaatan SDA semestinya berorientasi pada kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan antara kegiatan eksplorasi dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan yang baik tidak berarti mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan, tetapi juga tidak membiarkan potensi yang ada tanpa pemanfaatan yang tepat.

"Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola," tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan pengelolaan SDA perlu disusun berdasarkan kajian ilmiah dengan mempertimbangkan keberlangsungan habitat dan ketersediaan sumber daya bagi generasi berikutnya. Untuk itu, keterlibatan para ahli dari berbagai bidang dinilai penting dalam proses perumusan kebijakan.

"Untuk itu, kami mendorong keterlibatan para pakar di bidang kehutanan, kelautan, hingga lingkungan hidup dalam merumuskan kebijakan berbasis keahlian," katanya.

Sejumlah isu yang disampaikan Haedar tersebut sejalan dengan agenda pembahasan dalam rapat komisi Forkom GB-PTMA yang berlangsung hingga Sabtu (10/10). Komisi Sosial-Humaniora membahas persoalan politik dan kebijakan publik, sedangkan Komisi Sains memusatkan perhatian pada energi, sumber daya alam, serta keberlanjutan lingkungan.