AI Harus Jadi Isu Pemerataan Sosial Ekonomi, Bukan Perlombaan Teknologi

Pemerintah harus memastikan akses dan manfaat AI tidak hanya dinikmati perusahaan besar melainkan juga masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Jakarta - Perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi apabila manfaat teknologi tersebut hanya dinikmati perusahaan besar, negara maju, serta masyarakat yang telah memiliki akses terhadap pendidikan dan infrastruktur digital.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan pemerintah perlu memperlakukan perkembangan AI bukan hanya sebagai perlombaan teknologi dan investasi, tetapi juga sebagai persoalan pemerataan sosial dan ekonomi.

Menurut Bagong, kekhawatiran mengenai AI yang berpotensi memperlebar kesenjangan harus diikuti kebijakan konkret agar manfaat produktivitas teknologi tersebut tidak hanya dinikmati kelompok yang telah memiliki modal dan akses teknologi.

"AI ini memang bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, tetapi kalau aksesnya hanya dimiliki perusahaan besar dan negara-negara yang punya modal serta infrastruktur kuat, kesenjangan justru akan semakin lebar. Jadi pemerintah tidak cukup hanya mengundang investasi AI, tetapi harus memastikan masyarakat dan pelaku usaha kecil juga bisa ikut menikmati manfaatnya," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu langkah mendesak adalah memperkuat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Perubahan akibat AI, kata dia, bukan hanya menyangkut pekerjaan yang hilang, tetapi juga munculnya jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan berbeda.

"Yang harus disiapkan bukan sekadar orang supaya tidak kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus menyiapkan masyarakat supaya bisa pindah ke pekerjaan baru yang muncul karena AI. Reskilling dan upskilling harus menjadi kebijakan besar, bukan program pelatihan kecil-kecilan," katanya.

Dari Singapura, Dosen Departemen Keuangan NUS Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan strategi menghadapi dampak AI terhadap angkatan kerja agar bonus demografi tidak berubah menjadi beban demografi.

"Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap AI, tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja," kata Johan.

Menurut Johan, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat apabila penduduk memiliki pekerjaan. Di sisi lain, AI memang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja, terutama generasi muda yang baru memasuki pasar kerja.

Karena itu, Johan menilai AI perlu diarahkan untuk mendukung kemampuan manusia, bukan sekadar menggantikannya melalui konsep pro-human AI.

"Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran," kata Johan yang juga Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS.

Kebutuhan Pasar

Sementara itu, Profesor NUS Business School Prof. Sumit Agarwal menilai perdebatan mengenai dampak AI terhadap ketenagakerjaan masih berlangsung, termasuk terkait apakah AI akan menggantikan tenaga kerja atau menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan efisiensi.

"AI justru dapat berkembang dengan sendirinya, dan karena itulah kita belum sepenuhnya memahami seberapa berbahayanya AI dalam menggantikan pekerjaan," kata Sumit.

Ia menilai pendidikan perlu mempersiapkan mahasiswa dan calon tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Industri juga perlu didukung agar mampu memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi sehingga manfaat teknologi tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.