Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

DPR Usul Denda Korporasi Karhutla Dipakai untuk Pulihkan Lingkungan

21 Jumat, 09 Okt 2026, 01:00 WIB | Oleh:
DPR Usul Denda Korporasi Karhutla Dipakai untuk Pulihkan Lingkungan DPR Usul Denda Korporasi Karhutla Dipakai untuk Pulihkan Lingkungan Doc: ANTARA/Nova Wahyudi
Ket. Personel Manggala Agni Daops Sum XIII-Sarolangun berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Riding, Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (6/10).

Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengusulkan agar denda yang dikenakan kepada korporasi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dialokasikan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang terdampak.

Menurut Sigit, penegakan hukum terhadap korporasi tidak cukup hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga harus memastikan kerusakan lingkungan akibat kebakaran dapat dipulihkan.

"Kalau bisa, dendanya itu nanti untuk pemulihan," kata Sigit, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui bidang penegakan hukum telah memiliki mekanisme untuk menghitung kerugian ekologis yang ditimbulkan akibat kebakaran.

Menurut Sigit, penghitungan kerugian ekologis tersebut penting menjadi dasar dalam menentukan besaran denda agar tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada pemberian sanksi.

Sigit menekankan korporasi harus bertanggung jawab terhadap lahan yang berada dalam pengelolaannya apabila terjadi kebakaran.

"Dia jangan mengambil untung saja, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan," ujarnya.

Tanggung jawab tersebut, lanjut dia, termasuk melakukan pemulihan terhadap lahan yang terbakar. Kewajiban itu tetap diperlukan meskipun perusahaan telah memiliki jaminan reklamasi atau bentuk jaminan lainnya.

"Dia juga harus bertanggung jawab untuk mengembalikan," ucap Sigit.

Ia berharap penegakan hukum terhadap korporasi yang lahannya terbakar dapat berjalan beriringan dengan upaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak.

Sebelumnya, KLH telah menerjunkan ratusan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) untuk memeriksa 42 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan menyatakan pengerahan ratusan pengawas lapangan bertujuan menelusuri keterkaitan langsung antara kebakaran dan aktivitas usaha, mengidentifikasi luasan wilayah terdampak, serta mengumpulkan alat bukti untuk mendukung proses penegakan hukum.

Penegakan Hukum

Sementara itu, pemerhati hukum pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Dr. Edi Saputra Hasibuan menyatakan pengusutan perkara pidana karhutla di berbagai wilayah Indonesia tidak boleh berhenti pada pelaku perorangan.

"Kita melihat Polri sangat tegas menindak pelaku karhutla. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh berhenti pada pelaku perorangan," kata Edi.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Rudal Russia Hantam Polandi...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri PU: Diskon Tarif Tol Nataru 2026 Sebesar 30 Persen Direncanakan Berlaku Tiga Hari

Menteri PU: Diskon Tarif Tol Nataru 2026 Sebesar 30 Persen Direncanakan Berlaku Tiga Hari

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +