BI Bisa Tahan Imbas Kebijakan The Fed dengan Ikut Menaikkan Suku Bunga
Jumat, 09 Okt 2026, 03:15 WIB | Oleh: Tim RedaksiPengamat Kebijakan Publik dari FITRA, Badiul Hadi, menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan transaksi keuangan di Wall Street. “Sinyal keras dari risalah rapat FOMC yang menegaskan kebijakan higher for longer menunjukkan bahwa gejolak moneter global belum selesai. Ini bukan sekadar persoalan Wall Street, melainkan memiliki dampak domino langsung terhadap postur APBN, beban utang rakyat, dan kemampuan belanja sosial pemerintah RI,” kata Badiul.
Menurut Badiul, ada tiga ancaman serius bagi Indonesia dari sinyal kebijakan The Fed itu. Pertama, pembengkakan debt service ratio dalam APBN. Kenaikan suku bunga The Fed ke kisaran 3,75-4,00 persen akan memicu penguatan dollar AS dan pelarian modal (capital outflows).
Guna menahannya, Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan yang saat ini di level 5,75 persen. Akibatnya imbal hasil SBN melonjak dan memperbesar alokasi pembayaran bunga utang yang memakan ruang belanja produktif.
Kedua, depresiasi rupiah dan risiko imported inflation. Pelemahan rupiah akan menaikkan beban impor barang modal, bahan baku industri, serta bahan pangan pokok. Tanpa intervensi, hal ini berisiko memicu kenaikan harga konsumen domestik. Ia mencatat inflasi sudah merambat naik hingga 3,28 persen.
Ketiga, penyempitan ruang fiskal untuk belanja proteksi sosial. Kenaikan beban utang dan subsidi energi yang membengkak akibat pelemahan rupiah memaksa pemerintah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran belanja publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bansos bagi kelompok rentan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badiul mendorong tiga langkah konkret.
“Pemerintah harus menunda proyek infrastruktur non prioritas dan memangkas belanja operasional birokrasi, lalu mengalihkan anggarannya untuk memperkuat bantalan sosial masyarakat miskin terdampak inflasi,” tegasnya.
Selain itu, pengelolaan utang negara perlu dioptimalkan dengan memperbanyak porsi penerbitan SBN berdenominasi rupiah serta memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna meminimalisasi beban bunga utang valuta asing.
Terakhir, dia menekankan agar Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal-moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tanpa mengorbankan alokasi anggaran belanja publik yang krusial.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!