Mengkritisi Perpres Soal BBM dan LPG, Harga Harus Murah

JAKARTA -  Pemerintah mengeluarkan Perpres No 107 Tahun 2026 soal Pengadaan Minyak Mentah, BBM dan LPG. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, aturan baru dalam Perpres tersebut harus mampu menghadirkan sistem pasokan energi nasional yang andal. Selain itu, harga juga terjangkau serta efisiensi dan penghematan nyata bagi APBN.

“Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Komaidi menegaskan di Jakarta, Kamis.

Komaidi mengungkapkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 membawa pembaruan mendasar pada tatanan pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional.

Melalui regulasi ini, pengadaan impor energi bertransisi dari mekanisme korporasi berbasis pasar (market-based) menjadi skema Government-to-Government (Gto-G) dan Government-to-Business (G-to-B) yang dieksekusi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas di bawah Kementerian ESDM.

Di tingkat strategis, kebijakan ini mencerminkan penguatan peran sentral negara dalam pengelolaan sektor energi vital. Negara tidak lagi sebatas penyusun regulasi atau pengawas pasar, tetapi hadir langsung sebagai pengendali dan eksekutor utama di hulu rantai pengadaan impor energi. Ketahanan energi ditempatkan sebagai instrumen kedaulatan yang dikendalikan melalui diplomasi antar pemerintah, untuk mengamankan kepastian pasokan jangka panjang di tengah dinamika geopolitik global.

Dia mengatakan, skema yang ditetapkan di dalam Perpres No 107/2026, BLU Lemigas menjalankan peran pengadaan komoditas, sementara PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai offtaker sekaligus pengelola rantai pasok fisik. Reputasi, kompetensi teknis, dan jaringan trading global yang telah dibangun Pertamina menjadi modal penting yang perlu dipadukan dengan fungsi diplomasi pemerintah.

“Kombinasi daya tawar politik negara (political leverage) dan kelincahan jaringan bisnis global Pertamina (commercial capability) akan menciptakan posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional,” ujar Komaidi dalam diskusi dengan media.

Menurut dia, keberlanjutan tatanan baru ini juga memerlukan harmonisasi regulasi. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan niaga hilir migas dilaksanakan oleh Badan Usaha berizin, sementara BLU Lemigas mengacu pada kerangka perbendaharaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004).

Karena itu, diperlukan Peraturan Menteri ESDM atau PMK khusus mengenai tarif layanan BLU, pencatatan persediaan, dan pedoman hedging komoditas, serta penyesuaian formula kompensasi BBM dan subsidi LPG agar harga beli dari BLU terintegrasi otomatis dalam perhitungan fiskal APBN.

Komaidi mengatakan, untuk kepastian jangka panjang, pembahasan RUU Migas yang tengah berjalan menjadi momentum untuk menempatkan kerangka kelembagaan ini secara permanen setingkat undang-undang.

Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas juga membuka peluang untuk mengintegrasikan fungsi pengadaan impor yang kini dijalankan BLU Lemigas, memisahkan secara tegas Cadangan Penyangga Energi (CPE) berbasis Perpres 96/2024 dari stok komersial harian, serta memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana pengadaan energi strategis agar keputusan di pasar global dapat diambil secara cepat, akuntabel, dan transparan. Perpres 107/2026 merupakan pijakan awal dalam menata kembali arsitektur ketahanan energi nasional.

“Dengan sinergi erat BLU Lemigas dan Pertamina, regulasi operasional yang selaras, serta tata kelola kelembagaan yang dikunci dalam RUU Migas, Indonesia dapat memiliki sistem pasokan energi yang andal, terjangkau, tangguh, sekaligus menghemat anggaran negara,” ucap dia.