Para Ekonom Soroti Tantangan Fiskal, Bansos, dan Program Pemerintah

“Posisi BI semakin dipertanyakan apakah sebetulnya Bank Indonesia fokus dalam stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang pada akhirnya mendukung pemerintah,” tuturnya.

Mervin juga mempertanyakan kesesuaian sejumlah indikator statistik dengan kondisi ekonomi riil. Ia mencontohkan hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dan penggunaan listrik yang menurutnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi pembiayaan, ia menyebut investasi pada periode tertentu masih menunjukkan dominasi sumber dana negara. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disertai transparansi, termasuk ketersediaan laporan keuangan lembaga yang mengelola pembiayaan.

“Banyak yang dialokasikan oleh Danantara kepada KDMP dan di saat yang sama laporan keuangan Danantara belum kami terima hingga sekarang untuk kita analisis. Apa yang bisa kita analisis kalau laporan keuangannya tidak tersedia?” katanya.

Dari sisi iklim usaha dan perlindungan sosial, Ekonom Universitas Padjadjaran Titik Anas melihat adanya kemajuan administratif sekaligus munculnya risiko akibat intervensi negara dalam skala besar. Ia menilai perkembangan di bidang tersebut belum berjalan secara merata.

“Perkembangan di klaster ini bergerak tidak merata dan sarat akan paradoks. Pemerintah telah menunjukkan sejumlah perbaikan administratif, namun di saat yang sama muncul intervensi negara berskala masif yang berisiko menciptakan sumber persoalan baru,” paparnya.

Titik juga menyoroti kemungkinan dampak MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, dukungan fasilitas maupun pembiayaan kepada entitas tertentu perlu memperhatikan prinsip competitive neutrality agar tidak menciptakan persaingan yang tidak seimbang dengan UMKM.

Dalam perlindungan sosial, ia mencatat anggaran pada 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Namun, sistem pendataan penerima bantuan dinilai masih cenderung statis sehingga belum cukup adaptif terhadap bencana, perubahan kondisi ekonomi, maupun PHK.

“Masalah krusialnya adalah bansos kita tidak berkarakter adaptif. Sangat statis sehingga banyak orang yang terexclude walaupun dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Ada yang terinclude walaupun dia tidak berhak mendapatkan bantuan,” katanya.

Titik merekomendasikan pengembangan dynamic social registry yang dapat memperbarui data penerima berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Ia juga menilai skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat agar tidak berhenti pada penggantian pendapatan sementara, tetapi turut mendukung reskilling dan penempatan kembali pekerja.

Persoalan yang lebih luas mengenai dampak sosial dan lingkungan disampaikan Ega Kurnia Yazid, peneliti National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Ia mengingatkan adanya pengalaman kebijakan pembangunan masa lalu yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dalam jangka panjang.

Ega mengaitkannya dengan kebijakan food estate dan perkembangan deforestasi yang disebut meningkat sekitar 66 persen menjadi 433 ribu hektare pada 2025.

“Pemerintah hari ini mencoba mengulangi kesalahan yang mirip dengan skala yang jauh lebih besar, misalnya seperti agenda food estate maupun agenda deforestasi,” ujarnya.