Para Ekonom Soroti Tantangan Fiskal, Bansos, dan Program Pemerintah

YOGYAKARTA -- Sejumlah ekonom menyoroti keterbatasan ruang fiskal, desain perlindungan sosial, hingga dampak program prioritas pemerintah dalam evaluasi setahun setelah tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE). Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Jumat (25/9).

Ekonom UGM Elan Satriawan menyoroti risiko implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kedua program memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya perlu memperhitungkan potensi risiko agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satu perhatian Elan adalah pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman dengan penjaminan dana desa. Skema tersebut dinilai berisiko apabila usaha yang dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tuturnya.

Elan juga menilai sistem perlindungan sosial perlu lebih mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Ia mendorong penerapan Adaptive Social Protection sehingga perlindungan dapat diberikan secara lebih cepat ketika terjadi guncangan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun bencana alam.

“Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya.

Persoalan ruang fiskal juga disoroti Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky. Ia menilai program berskala besar, khususnya MBG dan KDMP, menyerap ruang fiskal secara signifikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya anggaran untuk sejumlah kebutuhan lain, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga penguatan kapasitas daerah serta mitigasi bencana.

“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost nya semakin mahal,” tuturnya.

Menurut Teuku, evaluasi program pemerintah juga perlu melihat lebih dari sekadar input dan output. Aspek outcome, kualitas program, efektivitas biaya, serta manfaat dibandingkan dengan pilihan penggunaan anggaran lainnya perlu diperhitungkan.

Ia juga mencatat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan di wilayah masing-masing.

Kapasitas anggaran untuk menghadapi bencana turut menjadi perhatian. Dalam pemaparannya disebutkan cadangan anggaran bencana sekitar Rp5 triliun per tahun masih berada di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun.

“Kalau kita lihat dari angkanya, cadangan bencana sekitar Rp5 triliun per tahun jauh sekali di bawah estimasi kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti LPEM FEB UI Mervin Goklas menyoroti independensi lembaga negara, dominasi negara dalam aktivitas ekonomi, serta persoalan meritokrasi, antikorupsi, dan ruang sipil.

Salah satu isu yang disorot Mervin adalah posisi Bank Indonesia (BI) setelah adanya mandat yang juga menempatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kebijakan bank sentral. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara fungsi stabilitas dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.