Obligasi DKI Rp5,6 Triliun Bikin Purbaya dan Pramono Beda Pandangan, Ini Jalan Tengahnya
📅 Senin, 14 Sep 2026, 15:55 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
"Ini berarti bahwa instrumen ini memang telah dipersiapkan dalam sistem keuangan regional kita sejak lama. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kemudian kita hanya menemukan aturan mainnya," kata Andreas.
Karena itu, perbedaan sikap Purbaya Yudhi Sadewa dan Pramono Anung mengenai rencana obligasi DKI Jakarta senilai Rp5,6 triliun dinilai dapat dibawa ke meja pembahasan dengan menggunakan parameter yang sama. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI dapat menguji rencana tersebut berdasarkan kapasitas fiskal, struktur pembiayaan, kemampuan membayar, serta manfaat proyek yang akan dibiayai.
Andreas juga meminta pemerintah pusat menjelaskan secara terbuka apabila terdapat kekhawatiran terhadap rencana obligasi tersebut. Menurutnya, keberatan akan lebih mudah diuji apabila disertai indikator yang jelas, baik terkait kondisi fiskal, struktur pembiayaan, kelayakan proyek, maupun pemenuhan ketentuan.
"Jika ada kekhawatiran, mari kita perluas parameter pembahasannya. Apakah masalahnya terletak pada kemampuan membayar, struktur pembiayaan, proyek, atau ada ketentuan yang belum dipenuhi?" ujar Andreas.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga perlu membuka informasi mengenai struktur pembiayaan, proyeksi pembayaran, serta daftar proyek yang menjadi dasar penerbitan obligasi. Transparansi tersebut penting agar rencana pembiayaan dapat dinilai secara objektif, baik oleh pemerintah pusat maupun masyarakat dan calon investor.
Pada akhirnya, perbedaan pandangan mengenai obligasi daerah DKI Jakarta seharusnya tidak berkembang menjadi tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jalan tengahnya adalah mempertemukan kebutuhan pembangunan Jakarta dengan prinsip kehati-hatian fiskal melalui data, indikator kemampuan pembayaran, kelayakan proyek, dan kepatuhan terhadap aturan.
"Jadi menurut saya, jangan berdebat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki fungsi menjaga kesehatan fiskal, sementara daerah memiliki kebutuhan pembangunan. Keduanya dapat memenuhi data, parameter, dan aturan yang sama," pungkas Andreas.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!