Sikap PM Inggris Andy Burnham soal Penyatuan Irlandia Tetap Tegas

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan sikapnya mengenai kemungkinan referendum terkait masa depan Irlandia Utara tidak berubah. Pemerintah Inggris hingga kini belum melihat adanya dukungan mayoritas masyarakat untuk menggelar referendum mengenai kemungkinan penyatuan Irlandia.

Pernyataan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul komentar mengenai masa depan politik Irlandia dan Irlandia Utara. Kantor Burnham pada Sabtu mengonfirmasi bahwa posisi perdana menteri tetap sama seperti yang telah disampaikannya kepada anggota parlemen beberapa hari sebelumnya.

Saat ditanya anggota parlemen pada Rabu mengenai kemungkinan referendum perbatasan di Irlandia Utara, Burnham mengatakan belum ada dasar untuk menggelar pemungutan suara baru. Ia menegaskan referendum tidak akan dilakukan selama belum terdapat dukungan publik mayoritas.

"Saya tidak mengetahui adanya dukungan publik mayoritas untuk referendum lain, dan sampai hal itu berubah, referendum tersebut tidak akan diadakan," ujar Burnham.

Sikap tersebut tetap dipertahankan meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyatuan Irlandia. Saat berada di Dublin pada Sabtu, Trump mengatakan dirinya ingin melihat Irlandia bersatu dan memperkirakan hal tersebut pada akhirnya akan terjadi.

"Yah, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya akan memberi tahu Anda, saya ingin melihatnya bersatu. Itu akan terjadi pada akhirnya," kata Trump saat duduk bersama Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

Trump juga mengakui bahwa Inggris memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut dan akan memiliki sesuatu untuk dikatakan mengenai masa depan Irlandia Utara. Meski demikian, ia menyebut penyatuan Irlandia sebagai sesuatu yang menurutnya akan menjadi perkembangan yang fantastis.

Komentar tersebut kemudian mendapat kritik dari Kemi Badenoch, pemimpin Partai Konservatif Inggris. Badenoch menilai pernyataan Trump tidak membantu situasi politik di Irlandia Utara dan justru berpotensi meningkatkan ketegangan terkait isu persatuan Inggris Raya.

Badenoch juga mendesak Burnham untuk menyampaikan sikap yang jelas dan percaya diri dalam mempertahankan persatuan Inggris. Irlandia Utara saat ini masih menjadi bagian dari Inggris Raya, sehingga perubahan status konstitusionalnya memiliki konsekuensi politik yang besar.

Sementara itu, Gavin Robinson, pemimpin Partai Persatuan Demokratik atau Democratic Unionist Party (DUP), menegaskan bahwa masa depan Irlandia Utara harus ditentukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ia menilai komentar dari tokoh politik di London, Dublin maupun Washington tidak boleh menggantikan suara rakyat Irlandia Utara.

"Presiden Trump lebih tahu daripada kebanyakan orang bahwa pemilihan itu penting. Masa depan konstitusional Irlandia Utara akan ditentukan oleh rakyat Irlandia Utara, bukan oleh komentar di London, Dublin, atau Washington," ujar Robinson.

Mekanisme referendum mengenai status Irlandia Utara juga telah diatur dalam Perjanjian Jumat Agung 1998. Berdasarkan kesepakatan tersebut, referendum mengenai kemungkinan keluarnya Irlandia Utara dari Inggris Raya hanya dapat digelar berdasarkan keputusan pemerintah Inggris.

Perjanjian Jumat Agung menjadi kesepakatan penting yang mengakhiri konflik berkepanjangan selama sekitar tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. Konflik tersebut melibatkan kelompok nasionalis yang mayoritas beragama Katolik dan menginginkan penyatuan Irlandia, kelompok unionis yang mayoritas beragama Protestan dan ingin tetap berada dalam Inggris Raya, serta keterlibatan pasukan Inggris.

Isu penyatuan Irlandia kembali menjadi agenda politik yang lebih kuat setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa melalui Brexit. Meski sejumlah jajak pendapat masih menunjukkan mayoritas masyarakat Irlandia Utara memilih tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, selisih dukungan tersebut disebut semakin menyempit.

Kunjungan Trump ke Irlandia juga berlangsung di tengah aksi protes terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Para aktivis mendesak pemerintah Irlandia menyampaikan sikap terhadap tindakan militer AS di luar negeri serta mempertahankan kebijakan netralitas militer negara tersebut.

Lebih dari 10.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi antiperang di Dublin pada Sabtu. Aksi serupa juga direncanakan berlangsung di sekitar lapangan golf Doonbeg milik Trump, meskipun Trump telah meninggalkan Dublin ketika demonstrasi utama dimulai.