Pemprov Jateng Lindungi 10 Ribu Hektare Sawah Petani yang Berisiko Gagal Panen dengan Asuransi

PEMALANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan program asuransi pertanian melalui PT Jamkrida Jateng untuk memproteksi hingga 10 ribu hektare lahan sawah milik petani yang berisiko mengalami gagal panen atau puso.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Pemalang, Kamis, mengatakan bahwa skema ini dihadirkan agar para petani yang terdampak bencana kekeringan tidak terjerat pinjaman daring maupun rentenir demi memulihkan modal tanam.

"Di Jawa Tengah kita siapkan asuransi untuk 10 ribu hektare lahan gagal panen atau puso. Jamkrida siap mengcover apabila terjadi puso," katanya.

Pada acara dialog dengan kelompok tani usai panen raya padi di Desa Kedungbanjar, Kabupaten Pemalang, Kamis (3/9), Luthfi meminta para petani yang mengalami gagal panen atau puso agar mengajukan asuransi.

"Jangan sampai petani terjerat pinjaman online (pinjol) atau pinjam uang ke rentenir. Kalau gagal panen, tidak boleh pinjam rentenir dan pinjol karena sudah ada Jamkrida, asuransinya ada," katanya.

Ia mengatakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jateng juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar menyediakan benih untuk petani.

Bantuan tersebut, kata dia, akan diberikan melalui beberapa skema setelah ada laporan dan verifikasi lapangan dilakukan.

"Adapun penanganan kekeringan untuk lahan pertanian, pemprov juga sudah menyiapkan sejumlah mekanisme seperti optimalisasi irigasi tersier pada sawah irigasi dan pemanfaatan irigasi perpompaan dan perpipaan pada jaringan irigasi lahan yang mengalami keterbatasan air," katanya.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas panen.

Di Jateng tercatat ada 242.826 hektare sawah tadah hujan dan 530.748 hektare sawah irigasi.

Ia mengatakan intervensi sawah tadah hujan dilakukan dengan irigasi perpompaan, sedangkan sawah irigasi dengan memanfaatkan jaringan irigasi tersier.

"Kita juga upayakan untuk menjaga dan mempertahankan sawah petani agar tidak beralih fungsi," katanya pula.

Terkait usulan penanganan masalah pendangkalan sungai dan saluran irigasi, jalan usaha tani, hingga bantuan benih padi yang lebih baik, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengerukan sedimentasi di sungai dan saluran irigasi akan diajukan dalam anggaran 2027.

"Sementara untuk jalan usaha tani telah menjadi prioritas dan akan segera ditindaklanjuti. Untuk penanganan pendangkalan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait termasuk bupati-walikota," kata dia lagi.