Pangkas Ratusan Ton Sampah ke Bantargebang! Rahasia Efektif Gerakan Pilah Sampah Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.

Hal itu disampaikan Pramono saat menjadi keynote speaker dalam Local Hero Indonesia Forum 2026 di Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Senin (31/8). Forum bertajuk “From Campaign to Collaboration: Strengthening Multi-Stakeholder Partnership for Sustainable Waste Management” tersebut membahas penguatan kolaborasi untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pramono mengatakan pola pengelolaan sampah di Jakarta kini harus bergeser dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi memilah, mengangkut, kemudian mengolah. Perubahan tersebut membutuhkan konsistensi serta kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.

"Dulu polanya adalah angkut-buang. Sekarang menjadi pilah-angkut-olah. Perubahan prinsip ini tentunya memerlukan keseriusan dan kerja sama kita semua agar bisa berjalan dengan baik," ujar Pramono.

Menurut Pramono, tantangan pengelolaan sampah di Jakarta tergolong besar karena produksi sampah di Ibu Kota mencapai lebih dari 9.000 ton setiap hari. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 3,17 juta ton sampah dalam satu tahun sehingga membutuhkan strategi penanganan yang dilakukan secara menyeluruh.

Di sisi lain, upaya mendorong masyarakat memilah sampah dari sumber mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejak gerakan pilah sampah dicanangkan pada 10 Mei 2026, persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah meningkat dari 5,31 persen menjadi 23,14 persen.

Pengelolaan sampah organik melalui bank sampah juga mengalami peningkatan selama periode tersebut. Volume sampah yang dikelola melalui bank sampah naik dari 1.046 ton menjadi 1.432 ton, sementara sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berkurang sekitar 500 ton setiap hari.

"Ini tentunya mempunyai makna yang cukup baik bagi kita, sudah on the track. Untuk itu, diperlukan keseriusan dan keberlanjutan dari komunitas dalam pelaksanaan gerakan pilah sampah," tuturnya.

Pramono menegaskan, perubahan pola pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan melalui kampanye dalam jangka pendek. Pemerintah juga membutuhkan konsistensi, pengawasan, serta keterlibatan komunitas agar kebiasaan memilah dan mengolah sampah dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan fasilitas pengolahan sampah sebagai bagian dari strategi penanganan dari hulu hingga hilir. Salah satunya fasilitas RDF Rorotan yang saat ini mampu mengolah sekitar 800 hingga 1.000 ton sampah per hari.

Menurut Pramono, persoalan sampah memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan kota, termasuk kualitas lingkungan dan transportasi. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif dinilai dapat memberikan multiplier effect, seperti membantu menekan polusi dan mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Ia juga meminta persoalan sampah terus menjadi perhatian dalam agenda pemerintahan di lingkungan Balai Kota. Dengan pembahasan yang dilakukan secara rutin, berbagai program pengurangan dan pengolahan sampah diharapkan dapat dipantau sekaligus dievaluasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Pendiri dan Pimpinan Indonesia Water Institute Firdaus Ali mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong perubahan pengelolaan sampah. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus menjadi fondasi utama sebelum diperkuat melalui kerja sama lintas sektor.

"Perubahan perilaku harus dimulai dari rumah tangga dan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor," kata Firdaus.