Beras Indonesia Surplus 3,67 Juta Ton, Kok Harga di Daerah Masih Bisa Rp30 Ribu?

Jakarta - Indonesia diproyeksikan surplus beras 3,67 juta ton pada 2026, dengan produksi 34,77 juta ton melampaui kebutuhan nasional 31,10 juta ton. Namun, surplus tersebut belum menjamin harga beras terjangkau di seluruh daerah karena kendala distribusi dan tingginya biaya logistik. Di sejumlah wilayah, harga bahkan bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000 per kilogram saat distribusi terganggu.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai surplus beras harus diikuti pemerataan distribusi agar pasokan melimpah benar-benar dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

“Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh, indikatornya bukan cuma ketersediaan. Penting juga akses, keterjangkauan, dan stabilitas,” kata Eliza.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diproyeksikan sebesar 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton.

Di sisi lain, Perum Bulog mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Pemerintah juga menargetkan ekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman awal sebanyak 1.000 ton.

Menurut Eliza, surplus produksi secara agregat belum otomatis menjamin seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap beras dengan harga terjangkau.

Ia mengatakan persoalan distribusi masih menjadi tantangan, terutama terkait rantai pasok antarpulau, tingginya biaya logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan di daerah, serta struktur pasar yang terbatas di wilayah terpencil.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat infrastruktur distribusi secara sistematis, antara lain melalui penambahan fasilitas penyimpanan di daerah terpencil, pelaksanaan operasi pasar yang lebih rutin dan terukur, serta peningkatan konektivitas antarpulau guna menekan biaya angkut.

Eliza menilai ekspor beras tetap memberikan manfaat berupa tambahan devisa dan perbaikan neraca perdagangan. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya menjadi langkah sekunder setelah akses dan stabilitas harga beras di seluruh wilayah domestik terjaga.

“Membuka peluang ekspor meskipun dalam volume kecil sebagai uji pasar seharusnya ditempatkan sebagai langkah sekunder setelah indikator akses dan stabilitas harga di seluruh wilayah dalam negeri terpantau aman,” ucapnya.

Ia menjelaskan dampak devisa dari rencana ekspor awal sebanyak 1.000 ton ke Malaysia relatif kecil dibandingkan dengan total ekspor nonmigas Indonesia. Sebaliknya, gangguan distribusi berpotensi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di daerah yang secara geografis sulit dijangkau.

Menurut Eliza, surplus produksi akan lebih bermakna apabila peningkatan ketersediaan beras di tingkat nasional diikuti harga yang terjangkau dan pasokan yang stabil hingga pulau-pulau kecil serta wilayah pedalaman.

“Sebaiknya kita memprioritaskan distribusi dalam negeri sebelum memperluas ekspor,” ujarnya.

Persoalan distribusi sebelumnya juga disampaikan mahasiswa asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Adriano Padama. Ia menyebut harga beras di wilayah pedalaman dapat mencapai Rp25.000-Rp30.000 per kilogram ketika distribusi terganggu.