Target PLTS 100 GW Butuh Inovasi Teknologi

Transisi Energi - Pembangunan PLTS Langkah Tepat untuk Kemandirian Energi

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena memperoleh sinar Matahari hampir sepanjang tahun.

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat ekosistem riset energi surya untuk mendukung rencana pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan lembaganya tidak hanya mengembangkan teknologi panel surya konvensional berbasis silikon, tetapi juga mendorong inovasi baru yang dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya.

“BRIN terus mendorong terobosan yang melampaui pemanfaatan teknologi panel surya silikon konvensional.

Salah satu lompatan teknologi hulu yang kami kembangkan sebagai bagian dari infrastruktur energi masa depan adalah Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC),” kata Arif, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta.

Menurut dia, teknologi DSSC memiliki sensitivitas tinggi sehingga mampu menghasilkan listrik meskipun berada di dalam ruangan (indoor).

Teknologi tersebut dinilai berpotensi mendukung konsep bangunan hemat energi karena dapat memanfaatkan cahaya lampu maupun sinar Matahari tidak langsung dari jendela.

Untuk mendukung pengembangan teknologi tersebut, BRIN telah mengoperasikan fasilitas riset dan pengujian fotovoltaik di Serpong, Tangerang Selatan.

“Di kawasan Serpong, kami memiliki pusat rekayasa keteknikan yang secara khusus dilengkapi dengan laboratorium pengujian fotovoltaik,” ujar Arif.

Fasilitas itu digunakan untuk mengembangkan dan menguji struktur panel surya sekaligus memastikan keandalannya sebelum diterapkan pada kondisi iklim tropis Indonesia.

BRIN juga mengembangkan teknologi Virtual Power Plant (VPP) atau pembangkit listrik virtual.

Teknologi ini memungkinkan berbagai sumber energi dan pengguna listrik terhubung dalam satu sistem sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.

“Inovasi ini melahirkan model bisnis kelistrikan baru di mana pelanggan atau pengguna akhir (end-user) energi listrik tidak lagi hanya sekadar menerima pasokan dari hulu, tetapi operator akan berubah fungsi menjadi fasilitator terjadinya jual-beli listrik antarkomunitas,” kata Arif.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 30 gigawatt GW (GW) sekaligus menghentikan operasi PLTD berbahan bakar diesel sebesar 13 GW.

Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena memperoleh sinar Matahari hampir sepanjang tahun.

Potensi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama di wilayah terpencil.

“Tidak masuk akal jika pulau- pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” ujar Prabowo dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 di DPR, Jumat (14/8).

Kesiapan Implementasi

Secara terpisah, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pembangunan PLTS 100 GW dan percepatan penghentian PLTD merupakan langkah progresif untuk memperkuat kemandirian energi.

Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa besarnya target belum menjamin keberhasilan program tanpa kesiapan implementasi.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu menerjemahkan target tersebut ke dalam peta jalan yang jelas, termasuk target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan.

“IESR memandang bahwa target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya,” ujarnya.

Menurut IESR, pemerintah juga perlu memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, mengembangkan sistem penyimpanan energi, serta melakukan reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional.

“Perlu juga percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik, pengembangan sistem penyimpanan energi, reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional,” katanya.