Sulit Kurangi Jurang Kaya dan Miskin tanpa Pertumbuhan Berkualitas

Tantangan Bangsa - Pertumbuhan yang Tinggi Tidak Otomatis Mengentaskan Kemiskinan

Pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun besarnya proyek, tetapi harus dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

JAKARTA - Politik Tiongkok sejak Agustus hingga Oktober mendatang memasuki periode yang tidak biasa.

Komentator politik dan kolumnis independen, Deng Yuwen menyebutnya sebagai periode “superpolitik” Tiongkok yang merujuk pada situasi di mana sejumlah peristiwa politik besar terjadi dalam waktu berdekatan sehingga saling memperkuat tafsir politik.

Peristiwa politik besar di Tiongkok itu yakni wafatnya mantan Perdana Menteri Tiongkok, Zhu Rongji pada 12 Agustus 2026, lima hari sebelum peringatan 100 tahun kelahiran mantan Presiden Jiang Zemin, dan kurang dari dua bulan menjelang Partai Komunis Tiongkok akan menggelar sidang pleno kelima Komite Sentral ke-20.

Kedua tokoh yakni Zhu Rongji dan Jiang Zemin sangat disegani rezim saat ini.

Meski kedua pemimpin tersebut dikenal sebagai pemimpin yang otokratik, kekuasaan dan pengambilan keputusan sangat terpusat di satu orang, namun ekonomi maju pesat karena mereka juga demokratis.

Di era mereka, ekonomi Tiongkok berturut-turut tumbuh double digit, hingga 12 persen.

Kini Tiongkok mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

Meski tumbuh pesat dalam beberapa tahun, namun itu belum mengubah Tiongkok menjadi negara maju, karena permasalahannya belum semua rakyat Tiongkok bebas dari kemiskinan.

Tiongkok belum sepenuhnya menjadi negara maju tetapi pertumbuhan ekonominya sudah mentok.

Meski bisa tumbuh sekitar 5 persen, namun tidak lebih baik dibanding negara maju yang tumbuh hanya 2 persen.

Ratusan juta rakyat Tiongkok yang miskin itu lah yang menyebabkan Tiongkok susah mengejar negara-negara maju.

Periode “superpolitik” itulah yang mengkhawatirkan pemerintah Tiongkok saat ini, terutama jika rakyatnya bernostalgia akan kemajuan ekonomi era Zhu- Jiang karena dua tokoh itu yang mengangkat Tiongkok menjadi super power seperti saat ini.

Kondisi terkini Tiongkok sedikit mengalami kemunduran, banyak sarjana dan master (S2) yang hanya jadi pekerja informal.

Hal itu yang memaksa Pemerintah Tiongkok saat ini mengekang kemajuan rakyatnya sendiri, takut akan demokrasi, takut akan kemandirian rakyatnya, mereka takut kehilangan kontrol.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan kondisi yang dialami Tiongkok sekarang, sama persis dengan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook oleh Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 171,8 juta jiwa atau 60,3 persen dari total populasi.

Angka tersebut dihitung menggunakan garis kemiskinan standar Purchasing Power Parity (PPP) sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas.

Kondisi tersebut membuat Indonesia sulit lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika pertumbuhannya tidak berkualitas.

Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis mengentaskan kemiskinan.

Apalagi, kontribusi utama pertumbuhannya dari konsumsi, barang impor pula.

Pertumbuhan yang tinggi sekalipun, tidak akan produktif untuk bisa mengentas kemiskinankan.

“Pertumbuhan yang tidak berkualitas, tidak akan bisa mengurangi jurang kaya dan miskin. Maka itu kita harus kembali ke ekonomi kerakyatan,” kata Hardjuno.

Koperasi desa katanya jangan disuruh menjual barang murah.

Koperasi yang digalakkan Pemerintah seharusnya memfasilitasi pembangunan daerah, membangun produksi pangan dan produksi industri, bukan bikin minimart.

Pemerintah Indonesia papar Hardjuno perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai orientasi utama.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun besarnya proyek, tetapi harus dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Konsisten pada Perencanaan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai Indonesia saat ini seperti kehilangan arah pembangunan.

Pemerintah seharusnya kembali ke konsep ekonomi kerakyatan dengan belajar dari konsistensi perencanaan pembangunan seperti di negara-negara lain.

Kunci utama pembangunan jelas Esther terletak pada perencanaan yang jelas dan implementasi yang konsisten.

Ia menilai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebenarnya sudah memuat arah yang tepat.

“Arah pembangunan untuk menuju Indonesia Emas adalah penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan investasi, penguasaan teknologi,” jelasnya.

Meski dokumen sudah jelas, Esther menyoroti sejumlah masalah dalam implementasinya.

Program yang tidak direncanakan kerap masuk ke dalam anggaran, terjadi tumpang tindih antar kementerian, hingga alokasi anggaran yang lebih berat untuk konsumsi.

“Implementasinya tidak seperti yang direncanakan. Ada beberapa program yang tidak direncanakan tapi masuk dalam anggaran, program antarkementerian dan instansi pemerintah tumpang tindih, alokasi anggaran lebih berat untuk konsumsi,” kata Esther.

Masalah lain adalah tidak adanya keberlanjutan rencana dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

Setiap pemerintahan cenderung memiliki program unggulan sendiri.

“Selain itu keberlanjutan rencana dari periode pemerintahan satu ke pemerintahan selanjutnya tidak berjalan dengan baik. Setiap pemerintahan punya flagship program sendiri,” kata Esther.

Dia optimistis Indonesia bisa melampaui negara-negara Asia lain, jika mampu menjalankan rencana pembangunan sesuai dokumen dan menjaganya tetap berkelanjutan.