Dedi Mulyadi Sentil Feodalisme Pejabat, Minta Anggaran Fokus ke Rakyat

Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat sekaligus menyentil kultur feodalisme di kalangan pejabat daerah yang masih menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas, meski penghasilan yang diterima dinilai sudah besar.

Menurut Dedi, sikap tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati layanan dasar.

"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," ujar Dedi dalam amanat Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8).

Dedi yang akrab disapa KDM itu juga menyoroti kebiasaan belanja anggaran yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pembelian kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas secara berlebihan.

Ia meminta sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditata ulang dengan menunda kebutuhan pribadi pejabat dan mengalihkan anggaran untuk menjamin hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan 12 tahun hingga biaya kesehatan.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.

Dedi juga mengingatkan sejarah perilaku feodalistik di Priangan pada era kolonial yang dinilai kerap merugikan rakyat sendiri. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada pasien rumah sakit di Jawa Barat yang terlilit utang atau dokumen kependudukannya ditahan karena tidak mampu membayar biaya pengobatan.

"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," ucap Dedi.

Selepas upacara, Dedi kembali menegaskan jajaran penyelenggara keuangan daerah tidak boleh memprioritaskan anggaran untuk kegiatan rutin dan seremonial ketika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.

"Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh," ujar Dedi.

Ia memperingatkan mentalitas feodal dapat tumbuh dalam birokrasi apabila pejabat lebih mengutamakan kemewahan dan penghormatan dibandingkan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," tegasnya.

Untuk mencegah mentalitas tersebut, Dedi menginstruksikan jajaran Pemprov Jawa Barat meninggalkan gaya kerja yang terlalu mengutamakan atribut dan seremonial serta memfokuskan anggaran secara lebih tepat untuk kepentingan publik.